RIAU24.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abdul Rachman Thaha mengaku memiliki niat untuk mengusulkan pemakzulan Presiden RI Joko Widodo.

Jokowi mau dimakzulkan buntut Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilainya sebagai bentuk keotoriteran pemerintah dikutip dari wartaekonomi.co.id, Senin, 2 Januari 2022.

Setelah ini dia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengakhiri masa reses sambil melakukan pemakzulan Presiden Jokowi.

Meskipun seperti itu dia begitu yakin DPR tak akan meneruskan usulannya itu.

Dia beralasan karena DPR hanya entitas perwakilan partai politik yang ada di dalam parlemen.

"Mana mungkin DPR melakukan itu," sebutnya.

Menurutnya, hanya DPD yang lebih bersih dan lebih merepresentasikan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya.

"Cuma DPD yang relatif lebih bersih dari peluang politik transaksional karena DPD lebih merepresentasikan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan DPR selaku entitas yang lebih sebagai perwakilan partai politik," tutupnya.