KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan Pemilu serentak 2024 lebih partisipatif. Komisioner KPU RI Idham Holik membeberkan dalam proses pendaftaran parpol, KPU memberi ruang bagi masyarakat atau pemilih untuk mengecek status keanggotaan parpolnya melalui website info pemilu.

"KPU juga memberi ruang untuk mengadukan bagi mereka yang namanya tanpa sepengatuhan dirinya diterbitkan menjadi anggota parpol," ujar Idham, Minggu (1/1).

Hal itu diatur di dalam Pasal 140 PKPU No 4 Tahun 2022. Hal yang demikian juga diberlakukan dalam penataan daerah pemilihan.

Menurutnya, masyarakat atau pemilih tidak hanya dapat terlibat memberikan masukan terhadap rancangan daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPRD kabupanten dan kota. Lebih dari itu, Idham menerangkan masyarakat boleh memberi masukan dan tanggapan terhadap rancangan dapil pemilu anggota DPR dan DPD. "Karena hal ini merupakan hal baru sejak pemilu 2009," tutur Idham.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemilu 2024, berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022, maka KPU menyelenggarakan pemilu di empat DOB Papua. "Ini berimplikasi pada jumlah kursi anggota DPR RI, yanf dahulu hanya berjumlah 575 sekarang secara akumulaitf menjadi 580 kursi," ujarnya. 

"Begitu juga untuk DPD bertambah jumlah kursi, bertambah 16 yang bersumber dari empat provinsi DOB Papua, masing-masing 4 orang di setiap Provinsi," tambahnya.

Terkait persiapan infrastuktur, keamanan hingga SDM dan sosialisasi di DOB Papua, Idham mengaku KPU RI sudah membentuk kantor di empat DOB Papua. "Sekretariat Jenderal KPU RI  juga sudah bentuk Sekretariat KPU provinsi di wilayah DOB," ucapnya.

Intinya, kata Idham, tahapan penyelenggara pemilu di DOB Papua berjalan secara normal sebagaimana di 34 provinsi lainnya. KPU, lanjut Idham, bakal menempatkan SDM-SDM yang terampil, profesional, dan berintegritas, sehingga tahapan penyelenggara di empat DOB Palua berjalan normal sebagaimana di provinsi lain.

Terkait keamanan, Idham mengeklaim KPU RI akan memastikan tahapan pemilu di empar DOB berjalan normal karena dalam situasi yang aman. Apalagi KPU telah memperbaharui kerja sama dengan Polri, pada 30 Desember 2022 silam. (OL-15)