POJOKSATU.id, JAKARTA — Jika Nasdem kena reshuffle atau kena depak Presiden Jokowi gara-gara mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, maka menurut pengamat politik ini hal itu tidaklah fair.

Berhembus kabar, reshuffle kabinet yang bakal dilakukan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tahun 2023 ini, disinyalir akan menggeser posisi Nasdem dari lingkaran istana.

“Tidak hanya reshuffle berbasis like or dislike, atau hanya karena Nasdem posisinya mengusung Anies, itu kan menurut saya sudah enggak fair,” kata Pangi Syarwi Chaniago, Minggu (1/1).

Direktur eksekutif dari Voxpol Research and Counsulting ini mengingatkan Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet dengan berbasis kinerja.

Menurutnya, Nasdem telah mengawal kemenangan Joko Widodo sejak awal menjadi presiden, maka harusnya Jokowi harus memberikan haknya kepada Nasdem.

-

Banjir di Semarang Bukti Ganjar Bukanlah Sosok Perencana Pembangunan yang Baik

Apalagi, keyakinan Pangi, Nasdem dan Jokowi sudah membangun kontrak politik.

“Jadi menurut saya itu adalah jatah usaha dari Nasdem yang kemudian tidak fair kalau itu dikaitlan dengan alasan soal dukung-mendukung,” ucapnya.

“Toh sampai sekarang Nasdem juga menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah jadi harusnya tidak ada masalah,” katanya soal isu Presiden Jokowi mau depak Nasdem dari kabinet ini.

Berita sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal soal perombakan kabinet Indonesia Maju.

Partai Demokrat mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam melakukan reshuffle kali ini.

Pasalnya, reshuffle itu harus benar-benar dilakukan atas kepentingan bangsa. Terlebih lagi kepentingan masyarakat Indonesia.

“Pak Jokowi perlu hati-hati jika mau melakukan reshuffle,” kata juru bicara Partai Demokorat Herzaky Mahendra dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, Selasa (27/12/2022).

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu mengatakan bahwa rakyat berharap reshuffle itu untuk mengakomodir kepentingan rakyat.

“Rakyat pasti berharap agar reshuffle bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan langkah politis semata,” ucap dia.

Kendati demikian, Herzaky tak memungkiri bahwa reshuffle itu merupakan hak progratif Presiden.(ikror/rmol/pojoksatu)