Sentimen
2 Jan 2023 : 00.30
Informasi Tambahan
Event: Pilkada Serentak
Tokoh Terkait
Sepanjang September-Desember 2022, DKPP Terima 89 Aduan Pelanggaran Etik
2 Jan 2023 : 00.30
Views 1
Medcom.id Jenis Media: News
Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 89 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sejak dilantik pada 7 September-30 Desember 2022. DKPP memastikan tidak mengabaikan satu pun aduan yang masuk.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan aduan diproses secara cepat dengan mengedepankan keakuratan dan ketelitian dalam tahapan verifikasi sebelum disidangkan.
“Aduan tersebut DKPP terima dalam empat bulam pertama pimpinan DKPP periode 2022-2027 bekerja,” tegas Heddy Lugito, Jakarta, Minggu, 1 Januari 2023.
Dia menambahkan angka tersebut sama dengan 71,5 persen dari total aduan yang diterima DKPP sepanjang 2022. Sebanyak 20 aduan telah dilimpahkan menjadi perkara ke persidangan.
Sepanjang 2022, DKPP telah menerima 124 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Sebanyak 49 aduan telah dilimpahkan menjadi perkara ke persidangan.
Sementara itu, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memaparkan jenis dugaan pelanggaran yang paling banyak diadukan, yakni tidak profesional, mandiri, dan adil dalam merekrut panwascam sebanyak 38 aduan.
“Kemudian, tidak profesional, mandiri, dan adil dalam merekrut PPK sebanyak 30 pengaduan. Ada juga aduan terkait penyelenggara menerima gaji double, rangkap jabatan, dan gratifikasi barang,” tegas dia.
DKPP akan fokus pada pencegahan melalui sosialisasi KEPP dan publikasi lembaga DKPP. Kemudian, penguatan kelembagaan dengan memperkuat kerja sama dengan stakeholder terkait dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Kemudian, penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) yang telah dilakukan sejak tahun 2020 sebagai pemetaan dan refleksi terhadap problematika kode etik penyelenggara pemilu,” lanjut dia.
Heddy menegaskan KEPP juga merupakan bentuk keseriusan DKPP dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang kredibel dan berintegritas.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan aduan diproses secara cepat dengan mengedepankan keakuratan dan ketelitian dalam tahapan verifikasi sebelum disidangkan.
“Aduan tersebut DKPP terima dalam empat bulam pertama pimpinan DKPP periode 2022-2027 bekerja,” tegas Heddy Lugito, Jakarta, Minggu, 1 Januari 2023.
-?
- - - -Dia menambahkan angka tersebut sama dengan 71,5 persen dari total aduan yang diterima DKPP sepanjang 2022. Sebanyak 20 aduan telah dilimpahkan menjadi perkara ke persidangan.
Sepanjang 2022, DKPP telah menerima 124 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Sebanyak 49 aduan telah dilimpahkan menjadi perkara ke persidangan.
Sementara itu, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memaparkan jenis dugaan pelanggaran yang paling banyak diadukan, yakni tidak profesional, mandiri, dan adil dalam merekrut panwascam sebanyak 38 aduan.
“Kemudian, tidak profesional, mandiri, dan adil dalam merekrut PPK sebanyak 30 pengaduan. Ada juga aduan terkait penyelenggara menerima gaji double, rangkap jabatan, dan gratifikasi barang,” tegas dia.
Rencana Strategis DKPP di 2023
Heddy menyampaikan rencana strategis DKPP untuk 2023 dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.DKPP akan fokus pada pencegahan melalui sosialisasi KEPP dan publikasi lembaga DKPP. Kemudian, penguatan kelembagaan dengan memperkuat kerja sama dengan stakeholder terkait dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Kemudian, penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) yang telah dilakukan sejak tahun 2020 sebagai pemetaan dan refleksi terhadap problematika kode etik penyelenggara pemilu,” lanjut dia.
Heddy menegaskan KEPP juga merupakan bentuk keseriusan DKPP dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang kredibel dan berintegritas.
(AZF)
Sentimen: positif (76.2%)