Hakim Alexandre de Moraes pada Rabu (28/12) mengumumkan pelarangan yang mencakup senjata api dan amunisi itu akan berlaku mulai Kamis (29/12) hingga sehari setelah pelantikan Lula, pada 2 Januari 2023.

Dimuat Al-Jazeera, kebijakan diambil setelah tim sukses Lula mengajukan pelarangan senjata karena khawatir akan keselamatan Presiden, menyusul banyaknya tindakan anarkis dari pendukung oposisi Jair Bolsonaro baru-baru ini.

Menurut Menteri Kehakiman Flavio Dino, keputusan Mahkamah Agung akan membantu memastikan keamanan di tengah situasi berbahaya menjelang pelantikan Lula.

Sejak kalah pada pemilihan putaran kedua pada Oktober lalu, para pendukung Bolsonaro melakukan protes untuk membatalkan hasil pemilu dengan memblokade 271 titik di jalan raya Brasil.

Mereka juga telah mendirikan kamp di dekat barak militer untuk mendorong tentara agar ikut andil mengusut hasil pemilu yang masih mereka ragukan kebenarannya.

Pada 12 Desember, anggota perkemahan menyerang markas polisi federal di Brasilia setelah sertifikasi resmi diberikan kepada Lula sebagai Presiden terpilih.

Sabtu lalu (24/12), seorang pria ditangkap karena diduga berusaha meledakkan bom untuk memprotes kemenangan Lula dan mengatakan dirinya terinspirasi oleh Bolsonaro.

Bolsonaro telah lama mengklaim seluruh sistem pemilu Brasil rentan kecurangan dan hingga kini belum mengakui kemenangan Lula.

Tetapi Bolsonaro mempersilakan proses pelantikan Presiden, meskipun dalam perjalananya, ia juga mengajukan laporan kecurangan kepada Pengadilan Tinggi Pemilihan (TSE) Brasil, dan berakhir dengan penolakan.

Selama masa jabatannya, Bolsonaro mencabut pembatasan kepemilikan senjata, dengan jumlah pemilik senjata yang terdaftar meningkat enam kali lipat menjadi sekitar 700.000.