PEMERINTAH melalui TNI diminta kembali bersikap lebih tegas terhadap separatis khususnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini dirasa sangat penting agar tidak semakin banyak warga Papua yang memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Hal ini disampaikan Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas
Padjajaran Bandung, Muradi, dalam diskusi bertajuk Outlook Politik 2023
yang diselenggarakan Indonesian Politic Research & Consulting (IPRC), di Bandung, Jumat (30/12).

Dia menilai, separatis OPM telah menjadi salah satu ancaman politik dan keamanan yang harus diantisipasi.

Menurutnya, selama kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa, TNI melakukan
pendekatan yang lebih humanis terhadap OPM. Sayangnya, rencana tersebut terlalu cepat diinformasikan ke publik tanpa diikuti
program yang dijalankan.

"Jadi kita belum menjalankan program humanis, mereka sudah merespons," katanya.

Akibatnya, dia menilai aksi OPM semakin tak terkendali. "Makin nambah, mereka makin berani."

Bahkan, wilayah yang dikuasai OPM semakin meluas dan berdampak terhadap bertambahnya warga yang terpengaruh. "Dulu hanya di pegunungan saja. Sekarang daerah yang lima tahun lalu tidak ada OPM, sekarang ada OPM," ujarnya.

Oleh karena itu, Muradi berharap TNI kembali bersikap tegas terhadap OPM untuk meminimalkan pergerakan mereka. "Aparat memang harus lebih
agresif melokalisasi. Karena dalam teori, perlu dibatasi ruang gerak
mereka. Semakin besar wilayah gerak mereka, semakin besar simpati publik ke OPM," tegasnya. (N-2)