loading...

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo memuji strategi Presiden Jokowi dalam penguatan arsitektur kesehatan global. Foto/dok.SINDOnews

JAKARTA - Komisi IX DPR mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencanangkan penguatan arsitektur kesehatan global sebagai salah satu poin utama dalam Presidensi G20 di Bali. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.

“Saya kira kita setuju, belajar dari ujian kemanusiaan secara global, ini menunjukkan bahwa pandemi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara, butuh kegotongroyongan, butuh kerja sama semua pihak,” kata Rahmad di Jakarta, Sabtu (31/12/2022).

Dikatakan politisi PDIP itu, dalam penanganan satu pandemi tidak hanya dilakukan oleh satu negara, tetapi seluruh negara. Karena, kata dia, krisis pandemi ini sangat berdampak, baik kesehatan maupun ekonomi satu negara.

“Untuk itu butuh kolaborasi, butuh struktur industri farmasi yang berkeadilan, penuh kerja sama sehingga tidak hanya dikuasai oleh industri-industri besar, dan tidak semata-mata industri farmasi, yang hanya untuk mencari mendapatkan keuntungan sehingga belajar dari itu, butuhlah kolaborasi, butuh yang namanya struktur keadilan dalam industri farmasi secara global, termasuk di Indonesia,” tuturnya.

Baca juga: Presiden G20, Komitmen Indonesia Perkuat Kesehatan Global

Menurut Rahmad, langkah Presiden Jokowi perkuat arsitektur farmasi ini sebagai cara agar Indonesia tidak tergantung pada impor. Oleh sebab itu, langkah ini sangat Om the track dalam memperkuat industri farmasi Indonesia.

“Ya sudah, itu bentuk kegelisahan Presiden Jokowi terhadap ketergantungan impor yang sudah dirasakan oleh bapak presiden, makanya 2016 presiden dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan Inpres instruksi Presiden nomor 6 2016 percepatan industri farmasi,” ucapnya.

Rahmad pun mengakui, Presiden Jokowi pernah geram dengan sikap anak buahnya yang tidak membeli produksi dari industri-industri farmasi kecil di Indonesia.

“Saya kira juga pemerintah dalam hal ini presiden juga geram, kan industri kecil-kecil yang bisa dibuat di dalam negeri ternyata tidak dibeli oleh pemerintah ketika pengadaan barang, pemerintah itu siapa? Ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” bebernya.

Selain itu, kata Rahmad, ketegasan Jokowi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri mulai terlihat hasilnya.