Suara.com - Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan kekhawatirannya akan Pemilihan Umum 2024. Jokowi mengaku heran pihaknya disalahkan soal partai yang tidak lolos verfikasi faktual KPU.

Bukan hanya itu, Jokowi juga mengaku takut akan kembali dituding bersalah apabila ada koalisi yang gagal terbentuk atau kandidat capres yang batal maju.

"Yang paling enak tuh memang mengkambinghitamkan, menuduh, presiden, Istana, Jokowi. Paling enak itu," kata Jokowi di HUT ke-16 Partai Hanura, Rabu (21/12/2022).

Pengamat Politik Refly Harun menanggapi soal keinginan relawan Jokowi terkait perpanjangan masa jabatan (YouTube/Refly Harun)

Pernyataan Jokowi mendapat beragam respons, mulai dari yang pro, hingga yang terang-terangan mengkritiknya balik. Salah satunya Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube-nya.

Baca Juga: Mengenal Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup Dalam Pemilu yang Ramai Tuai Pro Kontra

Lewat podcast yang diunggah hari Sabtu (24/12/2022), Refly membeberkan satu cara mudah supaya Jokowi tidak terus-menerus disalahkan untuk berbagai dinamika politik yang terjadi di Tanah Air.

"Jadi kalau Presiden Jokowi mengatakan dia nggak ada urusan dengan koalisi antarparpol, tidak ada urusan siapa capres-mencapres, dan tidak mau disalahkan kalau ada capres yang gagal, maka hal yang paling mudah dan gampang adalah keluarkan Perppu mengenai penghapusan presidential threshold," tegas Refly, dikutip pada Minggu (25/12/2022).

Topik presidential threshold memang sangat sering dibahas Refly. Pihaknya adalah kubu yang kontra dengan penetapan presidential threshold 20 persen, alias koalisi partai politik dengan jumlah kursi mencapai minimal 20 persen lah yang bisa mengajukan calon presiden.

Dengan peraturan tersebut, hanya PDIP yang bisa mengajukan capresnya sendiri. Lalu sejauh ini sudah ada gerakan pembentukan sejumlah koalisi, seperti Partai Gerindra dan PKB; lalu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan PPP; serta yang terakhir Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan.

Tiga pimpinan parpol dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bertemu dalam perayaan HUT Golkar ke-58 pada Kamis (20/10/2022). [Suara.com/Novian Ardiansyah]

"(Dengan penghapusan presidential threshold) Maka semua orang bisa nyalon," ucap Refly. "Minimal ada 17 slot yang bisa dipakai, walaupun barangkali ada 1-2 partai berkoalisi, itu soal lain."

Baca Juga: Tiba-tiba Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Padahal Dua Tahun Lalu Jokowi Bilang Nggak Mau

"Tapi intinya adalah 17 slot. Jadi semua tokoh politik yang punya keinginan untuk maju dalam kontestasi Pilpres, tinggal memanfaatkan satu partai politik peserta Pemilu dan semuanya bisa berkompetisi," lanjutnya.

Refly mendorong Jokowi untuk melakukan hal tersebut alih-alih sekadar meminta publik untuk tidak menyalahkan Istana dengan berbagai dinamika politik yang terjadi.

"Itu baru jempol, itu baru benar, kalau kita mau bicara tindakan apa yang harus dilakukan seorang presiden untuk mengawal Pemilu yang demokratis," jelas Refly.

"Mudah kan? Nggak sulit kan?" sambungnya.

Refly juga mendorong pengadaan kampanye yang murah dan fokus pada substansi debatnya.

"Jadi kalau Istana tidak cawe-cawe terhadap koalisi, soal capres, rasanya tidak mungkin lah," pungkasnya.