Wacana Pemilihan Legistlatif (Pileg) yang saat ini Proporsional Terbuka diubah menjadi Tertutup kembali menyeruak. Hal ini karena ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar Pileg Proporsional tertutup kembali diterapkan dan kembali disinggung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mengenai hal ini, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan angkat suara. Menurutnya, pernyataan Ketua KPU soal Sistem Tertutup adalah hal yang kurang baik bagi demokrasi di Indonesia.

“Pernyataan Ketua KPU RI tentang kemungkinan kembalinya sistem Pemilu legislatif 2024 dari proporsional terbuka menjadi terututup adalah jalan mundur demokrasi,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Jumat (30/12/22).

Baca Juga: NasDem Disebut Sedang Jalankan Strategi 'Playing Victim' Soal Anies Baswedan Dizalimi: Mau Menangkan Pemilu, Meski Menggunakan…

Lebih lanjut, Sutrisno menegaskan bahwa semua argumen atau alasan pihak-pihak yang menginginkan Pileg dengan sistem tertutup adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi.

Ia bahkan menyebut pihak yang menginginkan sistem tertutup kembali diterapkan hanya mereka yang ingin masa Orde Baru terulang kembali.

Baca Juga: Tukang Becak Ambil Sembako di Acara Relawan Ganjar Pranowo Tapi Malah Blak-blakan Dukung Anies Baswedan, Refly Harun Ngakak: Ini Pelajaran!

“Hanya pihak yang ingin kembali ke orde baru saja yang mau mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup,” ujarnya.

“Era kegelapan seperti memilih kucing dalam karung, telah berakhir, maka jangan lagi kembalikan bangsa ini ke era itu,” tambahnya.

Lanjut Sutrisno, Liberalisasi politik akibat sistem proporsional terbuka itu kesalahan partai politik, bukan kesalahan Caleg.

Maka untuk menghindari liberalisasi politik, yang harus berubah dan berbenah itu partai politik, sehingga revisi UU Partai Politik lebih mendesak untuk diubah daripada mengubah sistem proporsional terbuka.

Sutrisno juga mengungkapkan sistem proporsional tertutup juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada elit partai, baik pusat maupun daerah yang umumnya masih kalah saing dengan caleg populer.

“Elit partai kalah bersaing dengan tokoh yang popular di kalangan pemilih, sehingga mereka ingin proporsional tertutup,” ujarnya.

Alasan berikutnya menurut Sutrisno yakni keinginan Parpol untuk mengontrol seluruh anggota legislatifnya melalui mekanisme recall, sehingga menginginkan sistem proporsional tertutup.

Adanya pandangan bahwa sistem proporsional tertutup akan menghemat anggaran Pemilu juga menurut Sutrisno tidak tepat dijadikan alasan.

Baca Juga: Sudah Keliling Bersama Tapi Suara Pemilih Anies Baswedan Malah Banyak ke PKS dan Demokrat, Surya Paloh dan NasDem Apes?

“Pemerintah dan DPR RI telah menetapkan anggaran Pemilu 2024 dengan sistem proporsinal terbuka, dan semua sudah mulai berjalan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sistem Pileg saat ini adalah Proporsional Terbuka yang artinya caleg dipilih langsung oleh masyarakat. Sedangkan sistem tertutup artinya masyarakat hanya perlu mencoblos partai dan partai sendiri yang menentukan siapa yang bisa mendapat kursi di legislatif.

Baca Juga: Waduh Gawat! Anak Buah Megawati Cium Manuver Gerakan Nusantara Bersatu Relawan Jokowi: Ingin Menggalang Kekuatan untuk Menekan…

Sebelumnya Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan kemungkinan Pileg dengan sistem tertutup.

"Jadi kira-kira bisa diprediksi atau tidak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," kata Hasyim ketika memberikan sambutan dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU di kantornya, Jakarta, dikutip dari laman republika, Jumat (30/12/22). 

Baca Juga: Ini Keunggulan Duet Ganjar-Erick Dibandingkan Pasangan Lain di Pilpres 2024