JawaPos.com–Mesin politik jelang Pemilu 2024 sudah mulai memanas. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Noor Achmad mengingatkan perlunya politik kebangsaan. Untuk mewujudkan Indonesia yang semakin lebih baik ke depan.

Pesan tersebut disampaikan Noor dalam diskusi Menyongsong Tahun Politik yang Damai dan Mencerdaskan di Jakarta pada Jumat (30/12). Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) itu menuturkan, politik itu ada yang bersifat praktis dan tidak praktis. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seseorang menjalankan sebuah politik. Sementara untuk politik praktis adalah politik kepartaian.

”Yang terpenting dari sebuah politik adalah visi yang strategis. Menyongsong tahun politik 2024 ini, kita harus mengambil tema politik kebangsaan,” tutur Noor dalam diskusi yang digelar Majelis Pemuda Islam Indonesia itu.

Mantan Ketua BEM IAIN Walisongo Semarang itu menjelaskan, setiap orang mempunyai strategi atau taktik politik masing-masing. Antara satu orang dengan orang lain, memiliki cara yang berbeda. ”Tetapi tujuannya sama. Koridornya adalah koridor kebangsaan,” papar Noor.

Pada kesempatan itu Noor menyinggung soal politik identitas. Dia mengatakan, jika politik identitasnya adalah identitas kebangsaan, akan menghasilkan politik kebangsaan. Sebaliknya jika di luar itu, politik identitas tidak pas dipakai di Indonesia.

Tim Politik Kebangsaan MUI KH Arif Fahrudin mengatakan, MUI maupun masyarakat secara umum tidak boleh cuek atau abai terhadap politik. ”Sebagai gerbang awal di 2023-2024 ini, sebagai salah satu pemanasan untuk politik kebangsaan berjalan,” jelas Arif Fahrudin.

Arif juga menyinggung fiqih politik. Menurut dia fiqih politik adalah sesuatu yang baru. Tetapi harus dicoba. Kemudian aturan main dalam pemilihan umum nanti harus diawasi dengan baik. Tantangan utamanya adalah meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Hilmi Setiawan