Begitu yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Zambry Abdul Kadir selama pertemuan bilateral di kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta pada Kamis (29/12).

Dalam pertemuan tersebut Retno menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran adalah salah satu isu prioritas politik luar negeri Indonesia. Terlebih, baik Indonesia maupun Malaysia sepakat dengan kontribusi PMI terhadap pembangunan ekonomi.

Untuk itu, Retno menyerukan kerjasama yang erat dalam implementasi One Channel System dalam perekrutan dan penempatan pekerja migran.

"Yang diperlukan saat ini adalah komitmen, agar implementasi One Channel System dapat berjalan dengan baik termasuk dengan mempercepat proses integrasi sistem informasi," ujar Retno.

Selain itu, Retno juga ingin agar hukum dan keadilan bagi PMI dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya di Malaysia. Penegakan hukum terhadap setiap tindak kriminal pada PMI merupakan bukti pewujudan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.

Pemenuhan hak-hak PMI, lanjut Retno, juga sangat penting, termasuk hak finansial, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi anak-anak pekerja migran.

Bersamaan dengan itu, Zambry menyampaikan komitmennya untuk memastikan perlindungan dan perekrutan PMI yang didasarkan pada hukum nasional.

"Saya meyakinkan Ibu Retno bahwa Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan perlindungan dan perekrutan WNI berdasarkan hukum nasional," jelas Zambry.

Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Zambry setelah ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia pada 3 Desember lalu. Kunjungan Zambry dilakukan untuk memperkuat hubungan dan mempersiapkan kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada awal tahun depan.