KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengkaji pembagian proporsional Jawa-luar Jawa terkait daerah pemilihan (dapil) DPR RI. 

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membeberkan salah satu alternatif untuk mewujudkan dapil proporsional adalah dengan lebih dulu membagi rata kursi DPR RI untuk Jawa (290 kursi) dan luar Jawa (290).

Baca juga: Survei CISA: Masyarakat Ingin Bansos Dilanjutkan Tahun Depan

"Masih dikaji. Ada beberapa model simulasi yang kira-kira memenuhi kriteria dapil yang representatif dan akuntabel. Simulasi masih disusun oleh KPU dan didampingi oleh para ahli tersebut. Nanti pada saatnya akan ada forum terbuka dalam artian uji publik," papar Hasyim, Kamis (29/12). 

Tak hanya itu, KPU memastikan beberapa dapil DPR RI yang bermasalah akan ditata ulang. 

"Sangat mungkin (ditata ulang) karena kan kewenangan diberikan kepada KPU. Nah, untuk sampai kepada arah mana, itu masih dalam kajian," ungkap Hasyim.

"Intinya, kata Hasyim yang harus dipertahankan adalah rambu-rambu penataan dapil yang proporsional  

Pasalnya, di dalam dapil DPR RI versi parlemen di UU Pemilu, terdapat beberapa wilayah yang dipaksakan digabung sebagai satu dapil hanya demi memenuhi alokasi minimum 3 kursi tanpa memperhatikan latar belakang sosiologis wilayah itu yang berbeda. 

Contohnya pada Dapil Jawa Barat III, di mana Kota Bogor dipaksa satu dapil dengan Kabupaten Cianjur. 

Padahal karakteristik kedua wilayah berlainan dan disekat oleh wilayah Kabupaten Bogor.

Kemudian, dapil Kalimantan Selatan II juga dipaksakan digabung. Misalnya Kota Banjarmasin digabung dalam dapil yang sama dengan Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru. 

Di samping itu, terdapat dapil yang bermasalah dari segi proporsionalitas jumlah penduduk dengan alokasi kursi parlemen. 

Berdasarkan perhitungan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dapil Sulawesi Selatan 2, Kalimantan Utara 1, dan Jawa Barat 3 hanya segelintir dari sedikitnya 9 dapil yang kurang terwakili (under-represented), 

Namun, Dapil Jawa Barat 6, 7, dan Banten 3 justru kelebihan alokasi kursi cukup banyak (over-represented). 

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan tim ahli masih terus menggodok soal penataan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD provinsi. Ada tiga ahli yang bakal turut serta mengkaji putusan MK soal dapil dan kursi DPR dan DPRD, yaitu Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Ahsanul Minan. 

Komisioner KPU Idham Holik membeberkan tim ahli banyak memberikan pandangan teoritis dan strategis tentang penataan daerah pemilihan untuk DPR dan DPRD provinsi. (OL-6)