PSI menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum 2024 dengan sejumlah alasan.

Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo berpendapat, sistem proporsional terbuka adalah kemajuan esensial dalam demokrasi. Kerugian konstitusional yang dikeluhkan justru lebih besar apabila diterapkan sistem proporsional tertutup.

"Kedua, sebagai seorang calon legislatif tentunya akan merasa hak konstitusionalnya dilaksanakan secara penuh ketika bisa mengkampanyekan dirinya sebagai individual wakil rakyat," ujar Ariyo lewat keterangan resmi yang diterima, Sabtu (30/12).

Ketiga, bagi para pemilih akan lebih puas ketika bisa mencoblos orang yang memang diinginkannya untuk menjadi wakil rakyat. Menurutnya, kompetisi antarcaleg itu bagus untuk memperkuat sistem merit dalam perekrutan anggota legislatif. Siapa yang punya rekam jejak, pemikiran dan kerja yang bagus, akan dipilih rakyat.

"Keempat, PSI yakin sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan keinginan pembentuk UU dan tidak memiliki kelemahan konstitusional. Kami yakin Mahmakah Konstitusi konsisten mempertahankan keyakinan yang sama ketika memutus sistem proporsional terbuka sebelumnya," tandasnya.

Ia melanjutkan, sistem proporsional tertutup akan meredam perkembangan politisi muda sehingga urut kacang dan nomor sepatu kembali berlaku. 

"Caleg nomor urut lima kebawah hampir mustahil mendapatkan kursi sehingga akan berkampanye seadanya," jelas Ariyo.

Ketujuh, lanjutnya, sistem proporsional tertutup hanya menguntungkan elite partai. Kompetisi kader partai bukan lagi memenangkan pikiran dan hati rakyat, tapi mendekati dan merayu elite partai. "Termasuk, dengan membayar untuk memperebutkan “nomor cantik" nomor urut satu. Kedelapan, sistem proporsional tertutup sangat berpotensi mengkhianati  demokrasi kerakyatan. Karenanya, PSI menolak sistem proporsional tertutup," tandasnya.

PSI, sambungnya, sedang mempertimbangkan mengambil langkah hukum jika uji materi yang sekarang berlangsung di MK mengarah pada dihapuskannya sistem proporsional terbuka. 

"PSI akan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam permohonan uji materi tersebut," pungkasnya. (OL-8)