JawaPos.com – Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlebih, sektor maritim dianggap meredup pascapandemi Covid-19.

“Dengan terpilihnya Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI, menjadi angin segar bagi sektor maritim. Boleh jadi pilihan Presiden Jokowi juga memenuhi harapan dari para penggiat maritim,” kata Hakeng di Jakarta, Jumat (30/12).

Hakeng mengatakan, dengan latar belakang Yudo dari TNI Angkatan Laut diharapkan mampu mengembalikan kejayaan TNI dalam menjaga wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.499 pulau. Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Di mana 5,80 juta km2 atau 67 persen adalah lautan.

“Saya mengharapkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajaran TNI dapat ikut mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi. Diharapkan pula Panglima TNI dapat ikut mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdiri atas 7 pilar,” imbuhnya.

Tujuh pilar tersebut yakni, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan laut; ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritim.

Hakeng menuturkan, persoalan kedaulatan wilayah ZEEI yang berada di perairan Natuna memiliki kekayaan sumber daya perikanan begitu besar. Wilayah tersebut kerap menjadi incaran kapal-kapal ikan asing seperti dari Tiongkok dan Vietnam. Ditambah lagi persoalan pemberian konsesi ZEE ke Vietnam yang tak kunjung menemui kesepakatan perlu mendapat pengawalan baik dari masyarakat maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL.

“Eskalasi di wilayah perairan Natuna akan terjadi mengingat potensi perikanan tangkap cukup besar. Karena itu perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kepada nelayan Indonesia,” ujar Hakeng.

“Selain itu, saya ingin mengingatkan pula bahwa saat ini telah terjadi peralihan aktivitas dan perhatian dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik ke kawasan Indopasifik. Peralihan tersebut tentu saja mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis,” imbuhnya.

Hakeng menilai, Samudera Hindia menjadi perlintasan strategis dan Indonesia menjadi yang terdekat dibanding wilayah lain. Karena itu Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis.

“Disini sangat dibutuhkan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya,” bebernya.

Luasnya wilayah maritim Indonesia memang belum sepenuhnya dapat tertangani secara optimal, begitu juga dengan hasil perikanan tangkap yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal itu terjadi karena masih adanya keterbatasan sumber daya manusia Indonesia yang memberikan perhatian kepada dunia maritim.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Sabik Aji Taufan