SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan liberalisasi politik, dan calon terpilih lebih digerakkan oleh paham individu yang mengedepankan popularitas diri. Akibatnya sering tidak berkorelasi dengan kapasitas menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan menurut konstitusi peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik, bukan perorangan.

"Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di Universitas Indonesia, di mana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral, dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara," kata Hasto, Jumat (30/12)

Dengan demikian dari keputusan Kongres V PDIP sistem pemilu bisa dilakukan dengan proporsional tertutup khususnya Pemilu 2024 merupakan ajang parpol untuk saling berkontestasi. Dengan sistem proporsional tertutup akan mendorong kaderisasi di parpol dan mencegah terjadinya liberalisasi politik.

"Dan selanjutnya memberikan insentif bagi peningkatan kinerja di DPR. Dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dengan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan, sebab pelaksanaan pemilu menjadi lebih sederhana," ungkapnya

"Terpenting setelah berbagai persoalan ekonomi kita, biaya pemilu bisa jauh ditekan. Sehingga akan menghemat secara signifikan biaya pemilu sekiranya proporsional tertutup itu diterapkan. Penghematan yang ada bisa dipakai untuk stimulus pergerakan ekonomi rakyat," jelasnya.

Meski demikian, Hasto mengingatkan bahwa hal tersebut menjadi ranah DPR dan PDI Perjuangan akan mengikuti konstitusional dengan tidak akan mengajukan judical review ke MK. (OL-13)