Mojokerto (beritajatim.com) – Banjir masih menjadi perhatian Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di tahun 2022 ini. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bambang Eko Wahyudi, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto menghadiri Musrenbang di Pendopo Kecamatan Ngoro. Musrenbang merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam proses penyusunan dokumen RKPD.

Musrenbang untuk menyampaikan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Selain itu, Musrenbang salah satu pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Untuk masalah yang kita hadapi utamanya adalah terkait dengan banjir. Kami juga disuruh ibu gubernur untuk menanggulangi bencana banjir. Maka saya minta seluruh Camat berkoordinasi dengan seluruh Kepala Desa sehingga nanti bisa lanjut dikoordinasikan dengan PUPR,” ungkapnya, Senin (7/2/2022).

Bupati mengatakan penyebab terjadinya banjir adalah aliran air yang tidak disertai dengan serapan sehingga over kapasitas, dan banyaknya kontruksi yang tidak ideal. Menurutnya, penyelesaian harus segera dilakukan secara general tidak sepatah-patah. Selain itu, yang perlu dilakukan bagaimana aliran sungai tidak tertutup sampah, maka Bupati meminta desa terus koordinasi dengan kecamatan.

“Kedepannya nanti saya juga akan mewajibkan seluruh perusahaan di Ngoro untuk membuat resapan air untuk menanggulangi banjir. Terkait program perencanaan pembangunan harus total dan perlu skala prioritas. Skala prioritas dari program-program pembangunan tersebut sangat mempengaruhi dana pembangunan yang diperoleh kecamatan dari pusat,” katanya.

Kecamatan Ngoro, lanjut orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto, dibuat skala prioritas terkait jalan. Karena, tegasnya, nanti yang harus diprioritaskan yang mempunyai nilai ekonomis yang tertinggi untuk masyarakat, terutama juga jalan lingkungan. Menurutnya, hal tersebut tentu perlu kesepakatan sehingga diharapkan pak Camat di Kabupaten Mojokerto perlu mengawal. [tin/suf]