Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu berhitung lebih cermat soal dampak kocok ulang (reshuffle) kabinet jika dilakukan dengan pertimbangan politik. Pasalnya, langkah itu justru bisa memberikan sentimen positif bagi "lawan". Dalam hal ini, reshuffle yang digembar-gemborkan disebut bakal menyasar menteri dari Partai NasDem.

Pengamat politik yang juga pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio dalam diskusi virtual, Rabu (28/12), menjelaskan, secara teori, apa pun alasannya, reshuffle adalah hak presiden. Namun, dia menilai perlu juga dilihat apa dampak jika dilakukan reshuffle di tahun menuju pemilu saat ini.

Baca Juga: Isu Reshuffle NasDem Cuma Pengalihan, Tujuan Jokowi Dibaca Habis-habisan, Mau Lepas dari Megawati!

Nah, jika reshuffle dilakukan dengan dalih kecewa pada Partai NasDem, Hensat menilai itu berpeluang blunder. Sebaliknya, bagi NasDem hal tersebut bisa menjadi sentimen positif terhadap elektoralnya. "Itu presiden kasih panggung NasDem. Bisa nembus tiga besar," ujarnya.

Hensat mengingatkan, sejarah politik Indonesia menunjukkan, sisi emosional sangat berpengaruh, terutama penentuan sikap politik masyarakat. "Karena (bisa) dianggap partai yang dizalimi," imbuhnya.

Apalagi, lanjut Hensat, secara logika, "kemarahan" pada sikap NasDem kurang tepat. Sebab, komitmen untuk berkoalisi pasca-Pemilu 2019 dengan keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan untuk Pemilu 2024 merupakan momentum berbeda.

Menurut Hensat, tidak ada kewajiban bagi partai dalam sebuah koalisi untuk selalu bersama dari pemilu ke pemilu. "Kalau presiden tersinggung dengan NasDem dan diganti, itu mencoreng level kenegarawanan," ulas dia.

Kalaupun dilakukan, pemilihan menteri baru tidak juga mudah dan bisa saja menciptakan friksi. Jika nama yang digadang-gadang seperti F.X. Hadi Rudyatmo dimasukkan, misalnya, bisa muncul persoalan dengan PDIP. Sebab, Rudy (sapaan F.X. Hadi Rudyatmo) dikenal sebagai pendukung Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Hasil Survei Elektabilitas Partai: PSI 6,2 Persen, PKS 5,6 Persen dan Nasdem Melorot Parah 1,7 Persen

"Masak iya tinggal setahun mau menimbulkan friksi?" tuturnya. Menurut Hensat, di sisa dua tahun, sebaiknya presiden mulai fokus untuk bagaimana mengakhiri pemerintahan dengan soft landing sehingga bisa meninggalkan kursi dengan kesan baik.

Jika ingin reshuffle, keputusannya harus berbasis kinerja. "Kalau misalnya ternyata presiden (melakukan, Red) reshuffle buat para menteri (yang) sibuk nyapres, itu keren. Masyarakat tepuk tangan," jelasnya.

Baca Juga: Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, Pengamat Pro Anies: Dia Sendiri Seharusnya Target KPK

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Fajar.co.id.

Editor: Puri Mei Setyaningrum