AKURAT.CO Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo bisa membuat pernyataan atas nama Presiden RI mengenai pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

Dengan pernyataan tersebut, artinya pemerintah mengakui berbagai kejadian yang pernah terjadi.

"Sampai sekarang tidak ada satupun pengakuan dari negara terhadap pelanggaran HAM," kata Ketua Tim PPHAM, Makarim Wibisono, usai menyerahkan temuan dan rekomendasi kepada Menko Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Menurut Makarim, menjadi sebuah kemajuan apabila nantinya Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan terbuka mengakui adanya pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun, Makarim tidak menjawab secara gamblang apakah pengakuan ini juga berarti Jokowi harus meminta maaf atas berbagai kejadian tersebut.

Adapun, Tim PPHAM dibentuk Presiden Jokowi untuk penyelesaian non-yudisial alias di luar pengadilan terhadap 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim fokus pada pemulihan korban, bukan pada pengungkapan pelaku.

Usulan untuk Jokowi membuat pernyataan resmi menjadi salah satu dari dua poin yang dilaporkan Tim PPHAM kepada Menko Polhukam. Laporan utama berisi temuan dan rekomendasi Tim PPHAM atas 12 pelanggaran HAM berat yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Berikut rincian kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan:

1. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998

2. Peristiwa Kerusuhan Mei tahun 1998

3. Peristiwa Wasior tahun 2001-2001

4. Peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997/1998

5. Peristiwa Talangsari di Lampung tahun 1989

6. Peristiwa 1965-1966

7. Peristiwa penembakan misterius 1982-1985

8. Peristiwa Simpang KKA di Aceh

9. Peristiwa Jambu Keupok di Aceh

10. Peristiwa pembunuhan dukun santet di Banyuwangi tahun 1998

11. Peristiwa Rumoh Geudong di Aceh tahun 1989

12. Peristiwa Wamena di Papua-Papua Barat tahun 2003.