Isu perombakan kabinet alis reshuffle makin santer beredar. Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali memberi kode. Lalu, kapan reshuffle digelar? Jika berkaca dari pengalaman yang lalu-lalu, sebelum reshuffle, Jokowi biasanya mengajak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, ngeteh dulu sambil diskusi.

Sepekan terakhir, isu reshuffle terus terdengar nyaring. PDIP menjadi parpol yang paling getol menyuarakan kocok ulang kabinet ini. PDIP juga dengan tegas meminta Jokowi mengeluarkan NasDem dari koalisi karena telah mencapreskan Anies Baswedan. Kemarin, giliran politisi PDIP Aria Bima yang menyuarakan reshuffle ini.

Baca Juga: Bilang 'Anda Bukan Tuhan Allah' ke Jokowi, Natalius Pigai Balik Diserang: Giliran Anies Tak Kau Kecam!

Kata dia, Jokowi saat ini membutuhkan menteri yang bisa menyelesaikan banyak persoalan, terutama di sektor pangan, logistik, dan energi. Menurutnya, Jokowi juga membutuhkan kabinet yang solid  juga mampu bekerja luar biasa untuk menghadapi masa-masa sulit.

"Saat ini kan tidak dalam situasi normal, apalagi global. Solid saja belum tentu selesai. Karena itu, kalau mau reshuffle, segera saja, agar tidak menjadi isu," kata Aria Bima, di Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin.

Tak cuma PDIP, kalangan relawan pun ikut menyuarakan reshuffle. Sekjen Projo Handoko mendukung Jokowi jika ingin merombak kabinetnya. Reshuffle diperlukan demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu yang ada. "Kami menyetujui beliau melakukan reshuffle," kata Handoko, di Jakarta, kemarin.

Isu reshuffle ini mencuat berawal dari sinyal yang dilontarkan Jokowi saat ditanya wartawan, pekan lalu. Saat itu, Jokowi menjawab, “iya nanti”. Dua hari kemudian, Jokowi memberikan isyarat dengan acungan jempol tanda “ok”. Sehari kemudian, isu reshuffle makin menguat setelah mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo masuk Istana.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyerahkan keputusan reshuffle ini ke Jokowi. Hanya saja, kata dia, Jokowi pasti akan lebih dulu mengkonsultasikan urusan reshuffle kepada Megawati.

"Terhadap kader-kader PDI Perjuangan yang ada di kabinet, ada atau tidak perubahan komposisi, baik bertambah atau berkurang di kabinet, saya kira Presiden Jokowi juga akan mengkonsultasikan dengan Ibu Ketua Umum," kata Said, kepada wartawan, kemarin.

Soal pertemuan Jokowi dengan Rudy, Said menilai sebagai silaturahmi biasa. Mengingat Jokowi dan Rudy memiliki latar belakang panjang sejak sama-sama memimpin Kota Solo.

Ia menambahkan, gaya kepemimpinan Jokowi yang santai kerap membutuhkan masukan dari orang luar Istana. Termasuk bincang-bincang ringan, santai, menyegarkan sambil mengingat kisah-kisah masa lalu perjalanannya.

"Sekalipun reshuffle adalah kewenangan Presiden Jokowi, saya lihat gaya kepemimpinan beliau selama ini mengedepankan budaya banyak mendengar. Ini merupakan tradisi yang sangat baik dalam demokrasi," ujarnya.

Kebiasaan Jokowi yang selalu berkomunikasi dengan ketum-ketum parpol sebelum menggelar reshuffle kabinet pernah disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maret lalu. Kata dia, Jokowi selalu melakukan dialog dengan ketum parpol ketika reshuffle. "Tidak pernah reshuffle yang dilakukan Presiden tanpa melalui dialog dengan para ketum parpol pengusungnya," kata Hasto, saat itu.

Hasto mengungkap, Jokowi juga selalu berdiskusi dengan Megawati terkait berbagai isu pemerintahan, termasuk soal reshuffle. Namun, sifatnya rahasia.

Pertengahan Oktober lalu, Jokowi sebenarnya sudah bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor. Pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam. Pertemuan itu digelar tak lama setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengaku pertemuannya dengan Mega membicarakan mengenai stabilitas politik, mengingat kondisi dunia yang tidak menentu.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, Jokowi memang selalu melakukan komunikasi dengan para ketum parpol sebelum melakukan reshuffle, terutama dengan Mega. Menurut dia, kebiasaan seperti ini baik saja. Karena bagaimanapun, walaupun Presiden mempunyai hak prerogatif, persoalan reshuffle perlu dikomunikasikan dengan para ketum parpol koalisi. Bisa jadi untuk meminta persetujuan atau pertimbangan atau ngobrol-ngobrol memberi tahu kepada partai koalisi bahwa akan ada reshuffle dan akan mengangkat pihak-pihak tertentu.

"Itu sesuatu yang bagus dan baik. Jadi mungkin saja ke depan ketika akan melakukan reshuffle kabinet, kebiasaan menemui ketum parpol ini akan dilakukan Jokowi lagi," kata Ujang, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut dia, pertemuan dengan ketum parpol ini sebagai bentuk silaturahmi dan komunikasi politik. "Kalau tidak dikomunikasikan akan ada kesan ketum parpol dianggap tidak dihargai. Bagaimanapun, Jokowi jadi presiden itu kan ada jasa ketum parpol itu. Dan pemerintahan saat ini terjaga itu juga kan karena bantuan ketum parpol. Ibaratnya ini kulo nuwun," ujarnya.

Baca Juga: Makjleb! Sebut Saat Ini Peluang Besar RI Jadi Negara Adidaya, Eh Ganjar Pranowo Malah Disinggung Gagal Entas Kemiskinan Jateng