Wacana ini berpotensi membuat kemacetan lalu lintas oleh pengguna kendaraan pribadi

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengkritik wacana perbedaan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line bagi orang kaya dan orang miskin.

Penyesuaian tarif KRL Commuter Line agar subsidi bisa tepat guna hanya kepada masyarakat tidak mampu dianggap merupakan bentuk diskriminasi dan malah berpotensi membuat kemacetan lalu lintas oleh pengguna kendaraan pribadi.

“Saya menganggap bahwa adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan,” kata Suryadi, Kamis malam (29/12/2022).

Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia

Politikus PKS ini menegaskan bahwa semangat awal adanya transportasi massal adalah agar dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik itu masyarakat mampu maupun tidak. Tujuan lainnya, agar KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu.

“Serta membantu mengurangi kemacetan jika orang-orang yang mampu beralih dari moda kendaraan pribadi ke moda transportasi massal seperti KRL,” terang Suryadi Jaya Purnama.

Oleh karena itu, Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini dengan tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggapnya diskriminatif dan telah melenceng dari semangat awal pembentukan.

“Sebelumnya juga telah kami  nyatakan penolakan atas rencana kenaikan tarif KRL. Kita menilai secara teknis KRL Commuter Line masih mengalami overload di jam-jam sibuk, sehingga pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya,” imbuh Suryadi Jaya Purnama.

Sedangkan dari sisi keuangan, lanjut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelontorkan Rp 3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api pada tahun 2022.

“Dan untuk tahun 2023, kita minta subsidi untuk transportasi massal seperti KRL sebaiknya diperbesar agar semakin banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal,” tukasnya.