Karena Tidak Disertai Uraian Dugaan Fakta Tipikor

JawaPos.com – Laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih cukup tinggi tahun ini. Itu tergambar dari jumlah laporan masyarakat yang mencapai 4.623 aduan sepanjang 2022. Jumlah tersebut melambung drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 3.708 pengaduan.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, ribuan pengaduan itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat DKI Jakarta tercatat menyumbang pengaduan tertinggi. Yakni, 585 pengaduan. Pada 2021 pengaduan dari masyarakat ibu kota itu juga menduduki peringkat tertinggi. Yakni, sebanyak 471 laporan.

Di bawah Jakarta, laporan korupsi tertinggi kedua berasal dari Jawa Barat. Jumlahnya 429 pengaduan. Kemudian, Sumatera Utara 379 pengaduan, Jawa Timur 357 laporan, serta Jawa Tengah 237 laporan. Laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui berbagai medium. Di antaranya, e-mail, kanal KPK Whistleblower System (KWS), media sosial, SMS, surat/fax, dan telepon.

Johanis memaparkan, tidak semua pengaduan masyarakat tersebut memenuhi kriteria laporan dugaan tipikor. Setidaknya, ada 363 pengaduan yang tidak memenuhi kriteria. Pengaduan tersebut kemudian diarsipkan. Sementara itu, 4.260 pengaduan yang memenuhi kriteria dilanjutkan ke proses verifikasi. ”Ada 4.055 (laporan) telah selesai diverifikasi,” ujarnya kemarin (27/12).

Meski terverifikasi, Johanis menyebut tidak semua laporan ditindaklanjuti pegawai di Deputi Penindakan KPK. Di antara sekian banyak pengaduan tersebut, hanya ada satu laporan terverifikasi yang ditindaklanjuti tim kedeputian yang dipimpin Karyoto itu. ”Sebanyak 2.414 laporan belum dapat ditindaklanjuti karena tidak disertai uraian dugaan fakta tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Johanis menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat agar menyampaikan aduan dugaan tipikor kepada KPK. Namun, dia meminta, pengaduan tersebut sepatutnya dilengkapi dengan uraian dugaan fakta. Uraian itu memudahkan KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. ”KPK menjamin kerahasiaan identitas pelapor,” ungkapnya.

Selain memaparkan soal pengaduan, KPK merilis kinerja penegakan hukum sepanjang 2022. Penyidikan, misalnya, sejak Januari hingga Desember ini, lembaga antirasuah tersebut telah menyidik 120 perkara atau meningkat 12 perkara dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian, penuntutan tahun ini sebanyak 121 perkara, meningkat 33 perkara dari 2021. Total ada 149 tersangka yang ditetapkan KPK sepanjang 2022, meningkat 38 tersangka dari 2021.