AKURAT.CO, Relawan Pro Jokowi (Projo) setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Projo berpandangan reshuffle perlu dilakukan dalam waktu dekat demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu kepemimpinan Jokowi.

"Isu reshuffle tentu kami tidak menolak atau apa. Kami pasti menyetujui beliau melakukan reshuffle yang kami yakin demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu yang tersedia," kata Sekjen Projo, Handoko, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Dia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. Oleh karenanya, Projo menyerahkan sepenuhnya siapa menteri yang perlu dievaluasi oleh Jokowi.

"Beliau yang tahu persis bagaimana kinerja kabinetnya," ucapnya.

Menanggapi isu reshuffle yang menyasar menteri dari Partai NasDem, Handoko mengatakan sejauh ini tidak ada gejolak politik yang cukup berarti. Meskipun, langkah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden menimbulkan dinamika politik.

Handoko tidak setuju jika Partai NasDem otomatis menjadi oposisi Presiden Jokowi usai memutuskan mengusung Anies sebagai bakal capres.

"Ndak, ndak terlalu berandai ke situ (NasDem jadi oposisi pemerintahan). Nanti kita lihat saja," ungkap Handoko di 

Dia menilai selama ini tak ada manuver yang cukup berarti dari NasDem. Menurutnya, gejolak politik yang muncul setelah deklarasi pencapresan Anies oleh NasDem masih dalam taraf wajar.

"Situasi politik baik-baik saja, nggak ada gejolak cukup berarti. Bahwa ada dinamika-dinamika politik tentu pasti terjadi karena ada deklarasi itu," jelasnya.

Isu reshuffle kabinet makin kencang menjelang pergantian tahun. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi … semua menteri juga dievaluasi … supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Namun menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu dilakukan evaluasi.

"Kalau reshuffle urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tuturnya.

Ia memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya terkait swasembada beras yang ternyata masih jauh dari harapan karena impor beras masih terjadi.

"Coba buka, satukan, perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil, dan petani nya bisa untung, ini semua perlu di evaluasi," kata Djarot.

Belakangan usulan Djarot diamini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyampaikan usulan kader PDIP mengevaluasi dua menteri Partai NasDem didasarkan atas kajian yang objektif.

Djarot menilai evaluasi terhadap dua menteri tersebut dimaksudkan agar kabinet saat ini bisa mendukung penuh kebijakan Jokowi. Adapun Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK merupakan mitra Djarot di Komisi IV DPR.

"Apa yang disampaikan Mas Djarot berdasarkan kajian objektif, terutama terkait simpang siur impor pangan,” kata Hasto kepada media, Senin 26 Desember 2022.

Kendati demikian, Hasto mengatakan urusan kocok ulang kursi menteri alias reshuffle merupakan kewenangan penuh dari Presiden Jokowi.[]