Jakarta -

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI merangkum sejumlah catatan perjalanan tahun 2022 berupa upaya mendorong pembangunan kawasan perbatasan dengan potensi sumber daya yang cukup besar. Hal ini juga menjadi refleksi sinergi 27 kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah perbatasan yang berada di 15 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota.

Meski pandemi COVID-19 belum surut di 2022, pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan di kawasan perbatasan. Harapannya, pemerataan pembangunan bisa terwujud untuk mengurangi ketertinggalan secara bertahap kata.

Adapun upaya ini didukung oleh terbitnya Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini menjadi langkah Presiden Joko Widodo dalam memberikan pedoman bagi pembangunan kawasan perbatasan. Sekaligus menjadi acuan bagi pengelolaan BWN-KP dengan target Tahun 2022 yang difokuskan pada 222 kecamatan lokasi prioritas (Lokpri), 18 PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional), 49 PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) Tidak Berpenduduk, dan pembangunan 5 (PLBN) Pos Lintas Batas Negara baru.

-

-

"Jalan untuk membangun wilayah perbatasan memang masih jauh dari kata selesai untuk meluruhkan ketertinggalan, keterbatasan dan kemiskinan. Tetapi, menyingkap hari-hari yang berlalu di tahun 2022, sejumlah aksi dan reaksi untuk membawa ke arah perubahan masyarakat perbatasan terus digencarkan," ungkap Sekretaris BNPP, Restuardy dalam keterangan tertulis, Rabu (28/12/2022).

"Hal itu menjadi refleksi kerja nyata pada hari-hari perubahan yang akan dilanjutkan di tahun 2023," sambungnya.

Lebih lanjut, berikut sejumlah refleksi kerja nyata dari BNPP dalam membangun wilayah perbatasan Indonesia.

Menjaga Kedaulatan Negara

Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib. Baik pada aspek kedaulatan negara maupun keamanan kawasan.

Untuk mempertegas wilayah negara, BNPP telah melakukan berbagai pertemuan internal teknis dan perundingan teknis batas dengan negara tetangga, pembangunan pilar batas negara, survei titik perlintasan dan jalur inspeksi patroli perbatasan wilayah darat, serta pembangunan 12 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) pada tahun 2022.

Upaya memperkuat kedaulatan NKRI ini dilakukan dengan melihat langsung kondisi PPKT dan wilayah perbatasan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Polhukam sekaligus selaku Ketua Pengarah BNPP, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP, Tito Karnavian sempat mengunjungi dan memeriksa kondisi paling ujung Utara wilayah NKRI pada 24 Mei 2022 lalu. Tepatnya di Pulau Miangas dan Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Hal yang sama juga dilakukan Menkopolhukam dan Mendagri dengan menyambangi Pulau Rondo dan Lokpri di Kota Sabang, Provinsi Aceh yang merupakan pulau paling barat Indonesia pada Rabu (21/12) lalu.

Untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, Mendagri Tito Karnavian memimpin langsung Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2022 di Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur yang merupakan ujung selatan wilayah NKRI. Para Eselon 1 Kemendagri dan BNPP juga turut menjadi Inspektur Upacara di sejumlah perbatasan negara.

Langkah kongret menjaga kedaulatan juga ditunjukkan dengan berdirinya 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 8 Pos yang kini telah beroperasi menjadi wajah baru beranda depan negara.

Tidak hanya itu, saat ini telah dirampungkan pembangunan fisik 5 PLBN lainnya dan siap untuk diresmikan Presiden Jokowi. Lima PLBN tersebut adalah PLBN Sei Nyamuk (Sebatik), PLBN Napan, PLBN Yetetkun, PLBN Serasan, dan PLBN Jagoi Babang.

Upaya lainnya adalah penerbitan Prangko Seri PLBN pada HUT BNPP ke-12 pada 17 September 2022 yang peluncurannya dilaksanakan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (22/12) oleh Menkopolhukam, Mendagri, Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur Aceh, Wali Nanggroe Aceh, dan Direktur Utama PT. Pos Indonesia.

Adapun tiga PLBN yang menjadi gambar dalam prangko itu adalah PLBN Aruk, PLBN Skouw, dan PLBN Motaain. Hal ini tak hanya menjadi sarana pembelajaran, tapi juga menjadi bagian memori kolektif bangsa terhadap perbatasan.

Pembangunan Kawasan Perbatasan

Selain menjaga kedaulatan perbatasan, pemerintah juga mendorong peningkatan layanan publik sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal sekaligus wujud hadirnya negara di perbatasan. Kegiatan pembangunan pada Lokpri dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana layanan dasar, peningkatan potensi ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Di bidang pendidikan, pembangunan layanan dasar meliputi pembangunan sarpras pendidikan. Mulai dari penambahan ruang kelas baru, laboratorium, sarana pembelajaran berbasis TIK, dan media.

Sementara di bidang kesehatan berupa pembangunan dan rehabilitasi RS Umum dan sarana penunjang operasional Puskesmas di 32 kecamatan lokpri. Serta pembangunan pelayanan dasar kesehatan dan pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, dilaksanakan pembangunan/peningkatan unit rumah swadaya dan pembangunan rumah khusus desa, pembangunan jaringan SPAM dan jaringan irigasi, pembangunan tangki septik, unit sumur dalam, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Selanjutnya pada aspek energi kelistrikan, telah dilakukan pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah listrik, pembangunan PLTS, penyediaan unit 8 penyaluran BBM Satu Harga, pembangunan 209 titik Tower BTS untuk komunikasi, serta peningkatan jalan strategis desa di kawasan perbatasan sepanjang 1.053 Km.

Sejalan dengan kebijakan nasional dalam penguatan intervensi stunting, dilakukan pelatihan Penanggulangan Stunting dan dukungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Provinsi Riau (Batam) dan Provinsi Kep. Riau (Pekanbaru) sebanyak 100 orang. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum di Kawasan Transmigrasi juga dilakukan sebanyak 6 unit, pelayanan perpindahan Transmigrasi sebanyak 47 KK, dan Pembangunan 17 unit Rumah Transmigran.

Guna memberikan layanan tata kelola pemerintahan, pada 2022 telah dibangun sarpras Kantor Camat Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan Pembangunan Kantor Desa Idai Kecamatan Ketunggau Hulu.

Sementara itu, dalam rangka pembangunan peningkatan potensi ekonomi, telah dilakukan peningkatan SDM yang terdiri dari pelatihan 60 IKM dan bimbingan teknis 220 wirausaha baru IKM, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM sebanyak 408 orang dan 16 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, serta Revitalisasi 3 Sentra IKM dan Fasilitasi Desain Kemasan IKM pada 13 Produk.

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2022 ini adalah penyelenggaraan kegiatan temu pelaku usaha (Business Matching Forum). Kegiatan ini meliputi seminar, pameran, dan temu pelaku bisnis di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar.

Business Matching Forum ini bertujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, terutama yang berasal dari UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud memperluas jaringan pasar produk unggulan Kabupaten Sambas ke daerah lain dan negara tetangga, serta mendorong percepatan perdagangan dan investasi pada produk-produk dengan nilai ekspor tinggi.

Dalam rangka membangun konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas ke kecamatan lokpri, dilakukan pembangunan 2 terminal internasional di Motaain, Kabupaten Belu dan terminal di Skouw Kota Jayapura. Peningkatan/pembangunan 3 unit bandara juga dilakukan di Bandara Sei Bati di Karimun, Bandara Tebelian di Kab. Sintang, Bandara Pilu di Kep Morotai.

Selain itu, pembangunan jalan strategis nasional di Papua dilakukan dengan konsidi jalan tembus 933,02 Km dari sepanjang 1.098,24 Km rencana jalan perbatasan. Pembangunan Jalan Strategis Nasional pada Kawasan Perbatasan di Kalimantan sepanjang 482,63 Km, dengan kondisi Jalan strategis nasional di Kalimantan sudah tembus 2.231,15 Km dari rencana jalan sepanjang 2.294,23 Km2.

Untuk melihat perkembangan pembangunan PKSN secara terukur, telah ditetapkan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN. Adapun target nilai rata-rata IPKP di Tahun 2024 sebesar 0,52.

Berdasarkan hasil pengukuran nilai 18 PKSN, rata-rata IPKP pada Tahun 2021 sebesar 0,45 (sesuai target) atau terdapat perbaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,44. Dari hasil tersebut terdapat 14 PKSN dengan kategori Cukup. Sementara 4 PKSN lainnya masuk kategori Kurang, yaitu PKSN Long Midang, PKSN Long Nawang, PKSN Tao Lumbis, dan PKSN Tanah Merah.

Hal ini menunjukkan sebagian fungsi pada 4 PKSN dengan kategori Kurang sebagai lintas batas, simpul transportasi, dan pusat pertumbuhan ekonomi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendasar sesuai fungsi pada masing-masing PKSN.

(ega/ega)