JawaPos.com – Kursi direktur jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akhirnya terisi oleh pejabat definitif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi.

Penetapan itu dipayungi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan Dirjen Imigrasi definitif sebelumnya diemban Jhoni Ginting.

Awalnya, Jhoni ditunjuk sebagai Plt Dirjen Imigrasi pada Maret 2020 menggantikan Ronny F. Sompie. Tiga bulan kemudian, tepatnya Mei 2020, jabatan Plt itu menjadi definitif. Namun, hanya berlangsung 1 tahun 1 bulan. Sebab, pada Juli tahun lalu, Jhoni masuk masa pensiun.

Kursi Dirjen Imigrasi kembali diisi Plt. Pejabat senior Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana mengisi kekosongan jabatan itu pada Juni 2021 atau sebulan sebelum Jhoni purnatugas. Selain jadi Plt Dirjen Imigrasi, Widodo yang merupakan guru besar Hukum Tata Negara Universitas Jember juga menjabat kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM.

Kinerja keimigrasian sempat disorot Presiden Jokowi. Pada 10 September lalu, Jokowi menyatakan kerap mendapat keluhan dari warga negara asing (WNA) tentang layanan imigrasi. Para WNA yang bekerja di Indonesia itu mengaku sulit mendapatkan kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Jokowi pun meminta Dirjen Imigrasi dan jajaran di bawahnya dievaluasi.

Tiga bulan sebelum Jokowi menyoroti kinerja imigrasi, Kemenkum HAM sejatinya telah mengumumkan seleksi terbuka. Tepatnya pada 27 Juli. Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI, Polri, serta non-PNS. Di antara nama-nama yang ikut seleksi, Silmy Karim menjadi peserta dari kategori non-PNS.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum HAM sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Dirjen Imigrasi Andap Budhi Revianto menyatakan, keikutsertaan non-PNS dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya memang dimungkinkan. Itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS.

’’Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT utama dan madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” jelas Andap dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin (27/12).

Andap menjelaskan, terpilihnya Silmy sebagai Dirjen Imigrasi sudah melalui rangkaian seleksi terbuka.

Sosok Silmy yang tiba-tiba pindah haluan dari Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi mengundang tanya sejumlah kalangan. Terlebih, gaji yang diperoleh di Krakatau Steel terbilang fantastis. Merujuk annual report Krakatau Steel, alokasi gaji atau remunerasi direksi mencapai Rp 28,3 miliar per tahun.

Itu meliputi honorarium Rp 10,96 miliar, THR Rp 916 juta, tunjangan transportasi Rp 1,6 miliar, tunjangan lain-lain Rp 1,39 miliar, tabungan purnatugas Rp 2,72 miliar, dan tantiem Rp 10,7 miliar. Alokasi gaji atau remunerasi itu diperuntukkan enam orang direksi, termasuk Silmy. Silmy Karim (DOK. JAWA POS)

Artinya, Silmy setidaknya mendapat gaji Rp 393,5 juta per bulan jika alokasi tersebut dibagi rata untuk enam direksi. Padahal, merujuk ketentuan dalam annual report itu, gaji Silmy sebagai Dirut dipastikan lebih tinggi. Sebab, ada ketentuan bahwa gaji direksi adalah 85 persen dari gaji Dirut.

Silmy juga menjadi sorotan seiring kekayaannya yang bernilai ratusan miliar. Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK, Silmy tercatat punya kekayaan Rp 208,898 miliar. Jumlah itu terdiri atas aset berupa belasan tanah dan bangunan, 2 motor gede Harley-Davidson, 5 mobil mahal dan antik, serta harta kas/setara kas (selengkapnya lihat grafis).

Silmy yang berusia 48 tahun menjabat Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak 6 September 2018. Sebelumnya, dia dikenal sebagai profesional muda yang berkecimpung di bidang industri pertahanan. Sebelum di Krakatau Steel, Silmy menjabat Dirut PT Pindad (Persero) pada 2014. Dia juga pernah bertugas di berbagai institusi pemerintah. Di antaranya, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Editor : Ilham Safutra

Reporter : tyo/lum/c18/oni