Pengamat menilai wacana Megawati turun di Pemilu 2024 sudah bukan waktunya lagi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Pakar Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip, Dr Teguh Yuwono berpendapat, pemilihan presiden (pilpres) 2024, bukan lagi eranya Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri ‘turun gunung’.

“Beliau itu kan tokoh bangsa, saya kira sudah tidak waktunya lagi beliau itu harus ‘turun gunung’ dan maju pada pilpres 2024 nanti,” kata Teguh menanggapi munculnya wacana Megawati Soekarnoputri ‘turun gunung’ pada pilpres 2024 nanti, dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).

Sebelumnya, di tengah spekulasi siapa yang akan diusung sebagai capres oleh PDIP pada pilpres 2024 nanti, muncul wacana agar Ketum PDIP ini perlu turun gunung agar soliditas partai tetap terjaga.

Bahkan jika Megawati Soekarnoputri maju, silang pendapat di dalam partai berlambang ‘banteng moncong putih’ ini bakal segera selesai. Karena semua akan tegak lurus kepada ketuum PDIP tersebut.

Selain sudah tidak waktunya lagi, kata Teguh, turun gunungnya Megawati Soekarnoputri di ajang Pemilu 2024 justru akan menurunkan kewibawaannya sebagai ibu bangsa dan sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia.

Teguh Yuwono mengatakan, jika Megawati maju dalam bursa capres Pemilu 2024 itu pun akan terjadi karena suatu sebab mungkin karena suasana ‘mentok’ di internal PDIP. “Apapun itu, saya kira tidak bagus untuk regenerasi dan demokratisasi ke depan,” tegasnya.

Ia juga tidak menafikan tren munculnya pemimpin senior di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Rusia bahkan juga Malaysia. Namun ia mengkhawatirkan jika terjadi di Indonesia akan berdampak kurang baik terhadap regenerasi dan demokrasi.

Sebab akan muncul pernyataan-pernyataan yang kurang pas. Bukan tidak mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, kalau begitu Susilo Bambang Yudhoyono bisa maju lagi, Amien Rais maju lagi dan tokoh-tokoh senior lain juga muncul ke permukaan. Sementara pascaera Jokowi, banyak tokoh-tokoh muda, ada Ridwan Kamil, ada Puan, ada Ganjar dan sebagainya.

“Maka, tinggal bagaimana sekarang mendinamisasi proses- proses itu sehingga akan mengerucut pada tokoh-tokoh yang memang diharapkan masyarakat berdasarkan survei dan kecenderungan di dalam partai politik,” jelasnya.

Oleh karena itu, Teguh berharap dinamika yang berkembang di PDIP sebagai partai yang bisa mengusung sendiri capores dan cawapresnya dikelola dengan baik.

Sehingga proses penjaringan calon bisa mengerucut. “Pokoknya, selama belum ada keputusan, spekulasi akan terus ada dan akan terus berkembang,” ujar dia.

Berbeda dengan Teguh, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto berpendapat wacana yang berkembang tidak bisa diatur-atur dan dilarang. Bagi semua kader dan fungsionaris di PDIP tidak ada kata lain kecuali bersikap tegak lurus pada keputusan ketua umum.

“Bagi kami para kader dan fungsionaris sesuai keputusan kongres tentang siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres PDIP adalah hak prerogatif  ketua umum,” ungkapnya.