POJOKSATU.id, JAKARTA— Permintaan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein dinilai tidak cukup. Dua video viral Wanita Emas belakang ini harus diusut tuntas penegak hukum.

Menurut pengamat politik Jamiludin Ritonga, Senin (26/12), pernyataan Hasnaeni Moein itu sudah mencemarkan nama baik KPU.

“Karena itu, KPU seharusnya tidak menghentikan kasus tersebut meskipun Hasnaeni sudah minta maaf,” tegas Jamiluddin.

Hasnaeni sebelumnya menuding Ketua KPU RI Hasyim Asyari melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya.

Bahkan Hasnaeni juga menyebut Hasyim mengetahui ada desain untuk memenangkan Ganjar di Pemilu 2024.

-

Muslim Arbi Percaya Omongan Hasnaeni Moein Itu Benar, Ketua KPU Harus Jujur

Belakangan, Hasnaeni meralat pernyataannya itu tidak benar dan menyampaikan permintaan maaf.

Menurut Jamiludin, KPU perlu membawa tuduhan itu ke ranah hukum. Sebab bila tidak, maka reputasi KPU akan menjadi taruhannya.

“Kalau KPU menghentikan kasus tersebut, maka masyarakat akan mengira pernyataan Hasnaeni benar,” katanya.

“Jadi, KPU tidak punya pilihan selain melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum untuk memulihkan reputasi KPU,” jelasnya lagi.

-

Ngaku Khilaf dan Depresi, Mendadak Ketum Partai Republik Satu Hasnaeni Minta Maaf ke Ketua KPU

Skenario Tunda Pemilu 2024

Sementara itu, munculnya pengakuan dari Hasnaeni Moein alias wanita emas yang mengaku dilecehkan, namun langsung mengklarifikasi tudingannya itu menuai kecurigaan.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, bisa saja Hasnaeni tengah menjalankan skenario untuk menggagalkan dan menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Dengan begitu, masa jabatan Presiden Joko Widodo dimungkinkan bakal diperpanjang.

“Dari dua video yang viral, yang satu Hasnaeni merasa dilecehkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, dan hari ini beredar bantahan Hasnaeni soal pelecehan itu, video ini harus diusut tuntas. Tidak cukup membiarkan DKPP dan Bawaslu saja yang bekerja,” ujar Muslim, Senin (26/12).

Karena kata Muslim, jika pengakuan Hasnaeni soal dugaan pelecehan benar terjadi, maka Hasyim Asyari harus dipecat dari jabatan Ketua KPU RI.

Hasyim juga harus dihukum untuk menyelamatkan KPU dan pemilu yang jujur dan adil, serta agar pemilu dapat berjalan sesuai jadwal.

“Tapi jika dibiarkan kasus-kasus ini berlarut, dugaan kuat ini bagian dari skenario gagalkan pemilu,” kata Muslim.

Muslim pun membeberkan beberapa kecurigaannya terhadap personal Hasneni sendiri.

Karena bisa saja, kata Muslim, ia kemungkinan sedang menjalankan sebuah skenario besar untuk menunda dan menggagalkan pemilu.

“Atau Hasnaeni di bawah tekanan, atau pengaruh obat atau depresi dan seterusnya. Tapi apa iya seorang ketua umum partai seperti itu? Atau Hasnaeni hanya menjalankan skenario dari sutradara? Nah kalau dibiarkan terjadi, maka bisa dianggap sebagai skenario penggagalan atau tunda pemilu,” pungkas Muslim. (ikror/rmol/pojoksatu)