AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah memperketat upaya pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

"Perlu semua pihak, termasuk pemda, monitoring pengendalian harga barang dan jasa. Pasalnya, perayaan Natal dan Tahun Baru berdampak pada kenaikan permintaan komoditas tertentu yang membuat angka inflasi makin meningkat," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti, Kemendagri, Jakarta, Senin (26/12/2022).

Mendagri menekankan bahwa pengendalian harga barang dan jasa menjadi isu penting, bukan hanya di tingkat nasional ataupun lokal melainkan juga global. Apalagi, saat ini konflik Ukraina dan Rusia masih berlangsung dan berdampak pada laju inflasi.

baca juga:

Selanjutnya, momentum Natal dan Tahun Baru yang bakal berimbas pada kenaikan permintaan terhadap komoditas tertentu, mobilitas masyarakat dan lainnya.

"Ini juga terjadi di Indonesia yang berakibat pada kemungkinan terhadap stabilitas harga pangan, harga barang dan jasa dan lain-lain," kata Mendagri.

Oleh karena itu, Mendagri memandang pemda perlu terus memperketat pemantauan, intervensi dan melakukan pengendalian harga barang maupun jasa pada pekan terakhir Desember 2022.

"Seperti diketahui bahwa dengan tingkat inflasi yang ada dari bulan ke bulan, dan dari penurunan yang ada, salah satu kontributor yang terpenting adalah pengendalian kebersamaan di pusat dan setiap daerah melakukan langkah di daerah masing-masing," jelasnya.

Mendagri juga mengapresiasi daerah-daerah yang saat ini angka inflasinya terbilang rendah di bawah rata-rata inflasi nasional. Hal itu seperti yang dialami Provinsi Kepulauan Riau yang tingkat inflasinya 5,26 persen dan Kota Lhokseumawe dengan inflasi 4.42 persen.

Akan tetapi, Mendagri juga memberikan atensi pada pemda yang inflasinya cukup tinggi, seperti yang dialami Provinsi Sulawesi Tenggara dengan inflasi 6,84 persen dan Kota Parepare dengan inflasi 7,11 persen.

Dia meminta daerah dengan angka inflasi tinggi melakukan upaya pengendalian. Seluruh kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya sekadar di atas kertas. Namun, pemerintah setempat perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat detail masalah yang mereka hadapi.

"Permasalahan penerbangan misalnya, apa kuncinya, koordinasi dengan pihak penerbangan kemudian realisasi eksekusinya. Gerakan tanam misalnya, tidak hanya cukup membuat edaran gerakan tanam," demikian Mendagri.