Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan kembali bahwa calon presiden dari Partai Gerindra hanya tunggal yaitu Prabowo Subianto. Menurutnya, jika ada orang yang mengklaim sebagai capres dari Gerindra itu suatu hal yang ilegal.

Hal itu disampaikan Muzani menghadiri acara launching nomor urut Partai Gerindra sebagai peserta Pemilu 2024 di Banda Aceh, Selasa (20/12/2022) malam. Acara ini sekaligus mengukuhkan Fadullah sebagai Ketua DPD Gerindra Aceh yang baru menggantikan TA Khalid.

"Pada Rapimnas 12 Agustus yang lalu kita telah memutuskan bahwa capres Gerindra hanya satu nama, satu itu artinya tunggal, tidak ada nama lain yaitu Prabowo Subianto," kata Muzani dalam keterangannya.

Baca Juga: Ditanya Soal Jadi Capres 2024, Erick Thohir: Saya Mau Menyelesaikan Pekerjaan yang Ada

"Itu adalah keputusan yang sudah disepakati seluruh komponen Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Karena itu jika ada orang yang mengaku jadi capres dari Gerindra jelas itu ilegal," sambungnya.

Muzani menyebutkan bahwa Partai Gerindra meyakini jika Prabowo Subianto adalah sosok yang mampu untuk mengembalikan kejayaan Indonesia kembali sebagai Macan Asia.

Menurutnya, Prabowo tidak pernah lelah untuk memperjuangkan kebaikan. Memang, kata dia, Prabowo belum berhasil, tapi terus berjuang tanpa kenal lelah, apalagi menyerah.

"Dan kami meyakini bahwa beliau lah yang akan mengangkat martabat bangsa kita, mengangkat derajat bangsa Indonesia kembali menjadi 'Macan Asia'," tuturnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (Suara.com/Bagaskara)

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI ini mengapresiasi atas kerja keras dan dedikasi kepengurusan Gerindra Aceh sebelumnya. Kekinian kepengurasan berganti ke yang baru, Gerindra Aceh diminta tetap memperjuangkan Prabowo jadi presiden.

Baca Juga: ILC Bikin Polling Capres Di Twitter, Anies Menang 1 Putaran: Ganjar No 2, Prabowo Ditikung Airlangga

Muzani kemudian juga mengingatkan agar setiap kader Gerindra di Aceh dan seluruh Indonesia untuk tidak menghianati kepercayaan rakyat.