Isu reshuffle yang ditiupkan sendiri oleh Presiden Jokowi memantik perseteruan PDIP dan NasDem. Dua partai yang sama-sama mendukung pemerintah itu, terlibat saling serang.

PDIP mendesak Jokowi mencopot menteri-menteri dari NasDem. NasDem minta PDIP jangan asbun alias asal bunyi.

Isu reshuffle kembali muncul setelah Jokowi memberikan sinyal akan melakukan perombakan kabinet lagi

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi, saat ditanya wartawan, di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12).

Desakan reshuffle ini sebenarnya sudah lama muncul sejak NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024, awal Oktober lalu.

Akibat deklarasi itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan pernah menyebut, biru sudah keluar dari koalisi. Makanya, saat Jokowi memberikan sinyal akan melakukan reshuffle, PDIP langsung nyamber.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat langsung menunjuk hidung 2 menteri NasDem yang layak dievaluasi. Yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Menurut Djarot, perlu ada sosok baru untuk mengisi dua kursi menteri tersebut. Dengan kata lain, keduanya harus didepak dari Kabinet Indonesia Maju.

"Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia juga menguraikan alasan kenapa menteri jatah NasDem itu perlu dievaluasi. Dia mencontohkan, kinerja Mentan, yang membuat Indonesia terpaksa harus mengimpor beras. Padahal, belakangan ini sudah gembar-gembor swasembada pangan.

"Ternyata kita impor beras ketika harganya naik," sentilnya.

Mendengar ini, elite NasDem naik pitam. Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengingatkan, Djarot jangan asbun.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," ucap Irma.

Menurut Irma, Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan yang memiliki segudang prestasi. Di era kepemimpinan Siti Nurbaya, peristiwa kebakaran hutan dapat ditekan.

"Jarang terjadi kebakaran hutan. Bahkan bisa dibilang hutan kita aman dan udara kita bebas dari kabut asap," ucapnya.

Irma melanjutkan, dalam kepemimpinan Siti Nurbaya, penanaman mangrove masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi.

"Lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," tegas mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 ini.

Untuk pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan, tambah Irma, Siti Nurbaya mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas. Baginya, Siti Nurbaya adalah Menteri Kehutanan yang kinerjanya terbaik selama ini.

Di tangan Siti Nurbaya, sambung Irma, jutaan hektare hutan yang selama ini lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, dapat dikelola dengan baik, sehingga lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. "Jadi, Pak Djarot sebaiknya tidak asal bunyi," ucapnya.

Mengenai Syahrul Yasin Limpo, Irma menegaskan, kinerja Menteri Pertanian itu juga sangat baik.

"Mana ada kementerian yang tumbuh di era pendemi kecuali Kementerian Pertanian," ucapnya.

Mengenai impor beras, Irma meminta Djarot melihat data. Sebab, selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor, karena stok beras di petani cukup.

"Silakan baca media agar paham siapa yang ngotot mau impor. Baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Sahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian yang berkinerja baik," imbuhnya.

Kembali ke soal reshuffle, Irma menegaskan lagi bahwa itu hak prerogatif Presiden. "Biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan Presiden, tapi saya yakin Presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan Pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Sahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar," ucapnya.

Irma mengaku tidak melihat ada celah yang bisa disebut kinerja Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya harus dievaluasi.

"Jika akhirnya keduanya di-reshuffle, menurut saya itu pasti karena sebab yang lainnya. Pasti bukan karena kinerja! Karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program Pemerintah, program Presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah Presiden," ucapnya.

Dia lalu menyerang balik PDIP. Kata Irma, jika ada menteri yang perlu dievalusi, justru Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang berasal dari PDIP.

"Justeru kemensos yang harus diaudit terkait pemerima bantuan tidak tepat sasaran," cetusnya.

Baca Juga: Megawati Maju di Pilpres 2024, Puan dan Ganjar Auto Mingkem: Akan Menang karena Semua Pendukung Memilih