PRFMNEWS - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terkait rencana pemerintah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2023 ini.

Hal itu disampaikan Jokowi karena melihat data kasus harian covid-19 yang semakin menurun setiap harinya.

Terkait hal itu, Ahli Kesehatan Lingkungan dan Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai kebijakan pencabutan PPKM sebagai sebuah hal yang riskan karena saat ini Indonesia menghadapi masa natal dan tahun baru (Nataru).

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Kemungkinan PPKM Dihentikan Akhir Tahun 2022

"Ini tentu riskan dalam konteks menghadapi Nataru yang akan membuat potensi setidaknya diperkirakan 40 juta-an orang akan mobile ke berbagai tempat dalam waktu yang sama," kata Dicky saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel Minggu, 25 Desember 2022.

Tak hanya itu, Dicky mengingatkan juga terkait ancaman sub varian Covid-19 yang justru lebih mudah menular.

"Tentu ini akan sangat rawan," ucapnya.

Jika pemerintah mencabut PPKM di akhir tahun, justru Dicky menilai ada peluang dari virus covid-19 ini semakin mudah menginfeksi.

Baca Juga: Kabupaten Bandung Jadi Daerah dengan Indeks Kerawanan Tinggi Pada Pemilu 2024

"Kita jadi seperti mengajari dia (virus) untuk lebih pintar dan lebih bisa menurunkan efektifitas vaksin dan itu merugikan kita karena orang yang bergerak ini kurang lebih 40 juta kan mayoritas belum di-booster," sebutnya.

Dicky menegaskan, cakupan vaksinasi di Indonesia juga masih terbilang rendah sehingga akan semakin riskan jika pemerintah mencabut PPKM.

"Dan itu artinya banyak orang yang berlalulalang ini belum terproteksi yang akhirnya ini menimbulkan kerawanan," jelasnya.

Dicky mengingatkan, Indonesia tak bisa lepas dari kondisi pandemi di dunia yang di mana saat ini beberapa negara justru mengalami kenaikan kasus kembali.

Baca Juga: Punya Interior Megah, ini 4 Alasan Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar yang Sebentar Lagi akan Diresmikan

"China ini dalam satu situasi yang harus diwaspadai karena infeksi yang terjadi di China ini menimpa kurang lebih 10 persen penduduk dunia ada di situ," tegasnya.

Oleh karena itu, Dicky meminta pemerintah untuk tidak buru-buru mencabut PPKM ini.

"Saya belum bisa memberikan rekomendasi ini (PPKM) dicabut karena dalam konteks nataru kecuali setelah nataru kita lihat lagi," ucapnya.***