Suara.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika digitalisasi diterapkan di berbagai sektor.

Menurutnya OTT sangat tidak baik bagi keberlangsuangan bernegara.

"Bukan jelek, ya jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” kata Luhut kepada wartawan pada Selasa (20/12/2022).

Dalam sambutannya menghadiri Peluncuran Aksi Pemcegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga di kawasan Jakarta Pusat, Luhut mengemukan dampak positif dari digitalisasi.

Baca Juga: Bisa Jelekkan Negara, Luhut Sarankan KPK Jangan Sering OTT

Salah satunya, sudah terdapat 14 pelabuhan di Indonesia yang tergiditalisasi. Hal itu menurutnya harus disambut positif. Ditargetkan, selanjutnya harus ada 149 pelabuhan kecil terdigitalisasi.

Lebih jauh, dia memaparkan soal E-Katalog yang merupakan salah satu contoh digitalisasi. Di dalamnya bisa dimasukan perputaran uang senilai Rp1.600 triliun.

"Yaitu Rp1.200 triliun dari belanja pemerintah dan Rp400 triliun belanja dari BUMN. Itu sama dengan 105 miliar dolar (Amerika Serikat)," kata Luhut.

Lewat E-Katalog KPK tidak perlu susah-susah lagi megawasi dugaan tindak pidana korupsi. Hanya perlu untuk mengawasi segala aktivitas perputaran uang di dalamnya.

"Jadi kita enggak usah nyari mana, macam korupsi, yaitu salah satu tempat korupsi. Jadi sarangnya targetin. Jadi kalau ini kita bereskan keluar itu pasti makin baik," ujarnya.

Baca Juga: Soal OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, Pukat UGM: Korupsi di Berbagai Lini Jadi Masalah Serius

Luhut mengemukakan, digitalisasi menjadi salah satu dari empat pilar penting. Baginya jika semua sudah terdigitalisasi tak ada lagi yang perlu di khawatirkan.

"Saya bicara di live Bloomberg, saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami, satu itu efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Itu saya jelaskan pada mereka tentu harga komoditi," katanya.

"Tapi dua pertama tadi itu kunci. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita enggak mau maling saja masih bisa ya," sambungnya.