Jakarta: Pemerintah telah resmi memekarkan pemerintahan daerah (pemda) di Pulau Papua menjadi beberapa provinsi. Diharapkan, pembentukan daerah otonom baru (DOB) itu tak menjadi masalah di kemudian hari.
 
“DOB di Papua adalah tantangan baru di tengah persoalan yang sudah menumpuk," kata Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai melalui keterangan tertulis, Minggu, 25 Desember 2022.
 
Menurut dia, pemekaran wilayah di Papua bukan hanya soal politik kontestasi dan pembagian kekuasaan dan jabatan. Namun, sejauh mana substansi persoalan di Papua bisa diselesaikan.

-?

- - - -
Diharapkan, implementasinya pembentukan DOB di Papua dilakukan dengan baik. Jika tidak, upaya yang dilakukan pembuat kebijakan di pusat akan sia-sia.
 
"Jika tidak dikelola dengan baik, maka apapun yang dihasilkan pada tahun 2022 ini akan menjadi beban sosial dan politik bagi masyarakat Papua” ungkap Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila itu.
Dia pun meminta pemerintah berkaca pada upaya yang dilakukan selama ini. Berbagai kebijakan yang dibuat dinilai tak berjalan dengan baik
 
"Berbagai macam aturan dan kebijakan dikeluarkan untuk merespons persoalan kedaerahan Papua, tapi tidak kunjung memenuhi persepsi dan visi yang sama," sebut dia.
 

(LDS)