Krjogja.com - Jakarta - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyesalkan taktik politik berbasis

fitnah dan adu domba yang kerap dilakukan oleh PKS dan Demokrat. Dia menilai, Presiden Joko Widodo atau
Jokowi dan pihak Istana memang harus menanggapi fitnah yang tak berdasar.

"Mereka ini sedikit-sedikit melempar fitnah tanpa dasar dan tanpa bukti yang seringkali menyebabkan
kegaduhan politik," kata Deddy dikutip dari siaran persnya, Sabtu (24/12/2022).

Menurut dia, fitnah-fitnah dan provokasi tersebut telah dilakukan berulang kali oleh para elite
Demokrat dan PKS. Mulai dari, potensi kasus hukum Anies Baswedan, jegal menjegal bakal calon Presiden
dan Cawapres, tawar menawar kursi kabinet, hingga intervensi KPU.

"Ini tidak sehat, asumsi dibangun atas fitnah dan tidak memikirkan dampaknya bagi kualitas demokrasi
dan pemilu," ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini menyampaikan, sejauh ini tidak ada bukti yang valid yang menyatakan Istana
dan Jokowi melakukan sejumlah intervensi terkait politik. Deddy menuturkan, Jokowi hanya melontarkan
gimmick politik untuk menghibur.

"Sejauh ini Jokowi maupun istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon manapun. Juga tidak
pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak atau meng-endorse calon," tutur
Deddy.

"Bahwa Presiden beberapa kali menyampaikan gimmick atau metafora politik, itu hal yang wajar, menghibur
dan harusnya dianggap sebagai intermezo dalam demokrasi," sambungnya.

Dia mengatakan istana dan Jokowi memang harus merespon tudingan dan fitnah tidak berdasar yang
dilontarkan di ruang publik. Sebab jika tidak, maka publik akan menganggap semua itu benar belaka.

"Sebaiknya Demokrat dan PKS memperbaiki cara berpolitiknya agar lebih elegan dan positif. Ini era
medsos di mana semua orang bisa mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi hingga ke daerah
pelosok. Kecurangan dan intervensi pemilu seperti yang terjadi di masa Pemilu 2004 dan 2009 apalagi
jaman Orde Baru hampir tidak punya ruang sama sekali," pungkas Deddy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah memberi “kode” dukungan dengan menyebut ciri-
ciri pemimpin. Menurut Jokowi, Pemimpin bisa dilihat dari raut wajah hingga rambutnya yang memutih.

Menaggapi hal itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan menyatakan tidak pantas seorang presiden
memberikan endorse untuk calon penggantinya baik secara tersirat maupun tersurat.

“Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun
dilakukan secara simbolik atau tersirat,” kata Irwan pada wartawan, Senin (28/11/2022).

Dia membandingkan Presiden SBY yang tidak pernah mempromosikan kandidat capres pada akhir masa
jabatannya.

“Presiden SBY menjelang akhir masa jabatanya pada 2014 tidak pernah melakukan endorse kepada kandidat
Capres lain. Bahkan Partai Demokrat pada masa itu bersikap netral. Sikap Presiden SBY adalah negawaran.
Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik,” kata dia.

Irwan mengingatkan agar membebaskan masyarakat memilih pemimpin yang mereka percaya baik.

“Membebaskan masyarakat menentukan pilihan politiknya adalah esensi dari demokrasi yang sehat dan
substansial. Seharusnya sekelas Presiden RI menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan
sekedar prosedural, tetapi juga substansial,” kata dia.

Irwan menegaskan melakukan kode atau sinyal dukungan tidak mencerminkan demokrasi yang sehat dan layak.

“Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI kepada kandidat Bakal
Capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Ibarat pribahasa, “menepuk air di dulang,
terpercik muka sendiri”. Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala
negara,” pungkasnya.

https://www.liputan6.com/news/read/5162912/kerap-diserang-pks-demokrat-pdip-jokowi-harus-respons-
fitnah-tak-berdasar