DPR telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung wakil rakyat. Menurut Puan Maharani Ketua DPR RI, penggunaan panel surya di kompleks parlemen menjadi komitmen dewan dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim.

Puan mengatakan, DPR harus memimpin dan memberi contoh upaya-upaya nyata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) yang menjadi agenda dunia.

“Termasuk melalui kebijakan-kebijakan yang environmentally friendly atau ramah lingkungan, salah satunya penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bentuk pengurangan emisi di lingkungan parlemen sendiri,” kata Puan, Kamis (29/9/2022).

Panel surya pada PLTS terpasang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tepatnya di Taman Energi DPR yang berada di depan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura. Pembangunan panel surya dan taman energi mengusung konsep green building. PLTS yang dibangun di Taman Energi itu dapat memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR.

Sekadar diketahui, panel surya atau sollar cell adalah kumpulan sel surya menyerupai kaca dan ditata sedemikian rupa untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Sollar cell menyerap energi dari matahari sebagai sumber energi.

Kata Puan, DPR terus mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Komitmen tersebut ditunjukkan tidak hanya melalui fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan semata, tapi juga langkah nyata yang dimulai dari internal DPR sendiri.

“Bukan hanya penggunaan sollar cell saja, keseluruhan unit dan satuan kerja di lingkungan DPR juga sudah memulai budaya kerja baru dengan menerapkan paperless, zero plastik, rendah emisi, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” terangnya.

“DPR berharap bisa menjadi pelopor pembangunan hijau di Indonesia, khususnya di instansi atau lembaga-lembaga negara,” imbuhnya.

Menurut Puan, penggunaan energi terbarukan yang rendah karbon sebagai langkah transisi energi untuk mencapai terwujudnya SDG’s harus diwujudkan dalam aksi nyata. Hal ini dilakukan agar generasi mendatang punya tempat hidup yang lebih baik.

“Ini panggilan DPR sebagai wakil rakyat untuk membantu penyelamatan bumi, lewat produk-produk kebijakan kita maupun fungsi parlemen lainnya,” tegasnya.

Pembangunan PLTS di lingkungan DPR pun turut memperhatikan keindahan taman-taman dan suasana hijau. Puan menegaskan, pembangunan tidak boleh merusak esensi DPR sebagai bangunan bersejarah.

“Dan sebagai rumah rakyat, kita ingin tamu dan pengunjung yang datang dapat tetap merasa nyaman dan bisa merasakan keindahan Gedung DPR,” ungkapnya.

Dia mengatakan, PLTS di kompleks DPR dapat dipamerkan kepada delegasi-delegasi Group of 20 Parliamentary Speakers Summit (P20) yang akan datang pekan depan. DPR akan menjadi tuan rumah perhelatan P20 yang menjadi rangkaian dari KTT G20.

“Indonesia harus bisa menunjukkan komitmennya dalam menerapkan strategi pembangunan hijau atau rendah karbon dalam upaya mengurangi emisi yang sudah menjadi kebijakan dunia,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK itu memang terus menyuarakan pentingnya kerja sama dalam mencapai SDG’s di berbagai forum internasional, termasuk dalam hal pembangunan hijau. Seperti saat Puan menjadi Ketua Majelis Sidang Umum forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang diselenggarakan bulan Maret lalu.

Di Sidang Umum IPU ke-144, DPR mengambil tema perubahan iklim sebagai tuan rumah. Dalam berbagai kesempatan, Puan selalu mengingatkan negara-negara dunia agar beraksi nyata merealisasikan konsep ekonomi hijau untuk menunjang SDG’s.

“Sebenarnya DPR sudah memulai praktik mengatasi krisis iklim dengan berbagai aksi nyata. Seperti mengurangi penggunaan botol plastik. Kami juga mulai paperless dalam pekerjaan untuk meminimalis pemakaian kertas,” ucapnya di hadapan delegasi-delegasi IPU.

IPU ke-144 menyepakati komitmen untuk memerangi perubahan iklim melalui Deklarasi Nusa Dua. Forum parlemen internasional itu sepakat krisis iklim harus segera ditanggulangi karena merupakan ancaman eksistensial bagi umat manusia sehingga tindakan segera harus diambil untuk meminimalkan dampak terburuknya.

Puan mengatakan akan semakin menggalakkan gerakan parlemen hijau di DPR untuk mendukung Deklarasi Nusa Dua. Menurutnya, DPR harus lebih mendorong keberlanjutan parlemen hijau.

“Maka saya mengajak kawan-kawan anggota dewan untuk mendukung gerakan DPR Hijau. Kita harus bekerja untuk mengurangi jejak karbon kita sendiri di tingkat institusional,” tegasnya.

Ditambahkannya, DPR Hijau akan menjadi operasi dan praktik parlemen Indonesia yang berkomitmen melakukan aksi memerangi krisis iklim. Mengikuti amanat Deklarasi Nusa Dua, kata Puan, DPR akan menerapkan pelatihan iklim untuk anggota parlemen dan staf, serta mengadakan pertukaran pengetahuan secara teratur dengan para ahli tentang perubahan iklim.

“Saya berharap DPR komit untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Ini penting dilakukan, agar kita dapat mewarisi bumi yang sehat untuk generasi muda, serta generasi-generasi penerus lainnya,” urainya.

Dalam pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022–2023 DPR RI yang dihadiri Pemerintah bulan Agustus 2022, ia menegaskan komitmen DPR mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau lewat usul RUU EBT (Energi Baru dan Terbarukan).

Kemudian saat Rapat Paripurna peringatan HUT ke-77 DPR RI awal September lalu, Puan menekankan DPR senantiasa bekerja secara maksimal demi kesejahteraan rakyat, termasuk komitmen menjadikan DPR sebagai parlemen yang modern.

“Seperti paperless, zero plastik, rendah emisi, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, menguatkan keterbukaan informasi publik, dan dukungan Badan keahlian dan tenaga ahli yang makin handal dan profesional,” katanya.(faz/ipg)