RIAU24.COM - Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebutkan saat ini Presiden Joko Widodo tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan perombakan kabinet.

Alasan pertama karena masyarakat biasanya setuju ada reshuffle bila kinerja kabinet rendah dikutip dari rmol.id, Minggu, 25 Desember 2022.

Indikasi itu menurutnya akan terlihat dari ketidakpuasan masyarakat pada kenerja kabinet.

"Namun indikasi tersebut tidak terlihat dari hasil survei Charta Politica. Hasil surveinya justru 72,9 persen responden menyatakan puas terhadap Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin," sebutnya.

Sehingga, akan menjadi aneh kalau masyarakat setuju ada reshuffle kabinet sementara mereka puas terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf. Kesannya juga, data hasil survei ini tidak konsisten.

"Jadi, sangat tidak logis melakukan reshuffle kabinet bila mengacu pada hasil survei tersebut. Sebab, hasil survei itu tidak cukup memadai dijadikan dasar mereshuffle kabinet," ujarnya.

Kedua, reshuffle biasanya dilakukan bila kinerja kabinetnya rendah. Bisa juga karena ada kisruh politik yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada kabinet rendah.

Sehingga tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan reshuffle kabinet. Karena itu, bila ada reshuflle bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem.

"Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat. Sebab, Nasdem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena di depak tanpa dasar," sebutnya.