loading...

Anggota Komisi I DPR Sukamta menyayangkan Belanda tak minta maaf atas penjajahan selama ratusan tahun. Foto/dok.SINDOnews

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta menyayangkan sikap pemerintah Belanda yang tidak melayangkan permohonan maaf secara secara eksplisit terkait praktik perbudakan kepada Indonesia. Ia merasa keberatan bila permintaan maaf Belanda hanya ditujukan atas kekerasan pasca kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan itu sekaligus merespon sikap Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte yang telah mengajukan permintaan maaf Belanda terkait perdagangan budak. Diketahui, permohonan maaf itu dilayangkan setelah Belanda melakukan perjalanan ke tujuh negara bekas jajahannya di Amerika Selatan dan Karibia.

“Mengherankan, Indonesia sebagai wilayah terbesar yang alami penjajahan dan praktek perbudakan Belanda selama ratusan tahun tidak disebutkan. Beberapa kali permintaan maaf Pemerintah Belanda hanya ditujukan terkait kekerasan ekstrem yang terjadi di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia selama periode 1945-1949," kata Sukamta dalam keterangannya, yang dikutip Minggu (25/12/2022).

Padahal, kata Sukamta, Indonesia sidah ada sebelum Belanda menjajah. Oleh karena itu, ia berpendapat pemerintah perlu membentuk tim panel untuk menyusun data dan fakta sejarah yang menunjukkan praktek perbudakan dan penindasan Belanda pada masa kolonialisme.

“Sebagai bangsa besar, kita tidak perlu mengemis permintaan maaf. Tetapi fakta kelam praktek penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda yang berlangsung selama 300 tahun harus diakui oleh Belanda dan diketahui oleh dunia," ujar Sukamta.

"Ini penting dilakukan sebagai pengingat, untuk menjauhkan praktek penjajahan karena menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya.

(muh)