Pengamat politik Boni Hargens menilai, sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Dalihnya, opini publik menganggap internal pemerintah tidak solid sejak Partai NasDem, salah satu mitra koalisi, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Itu opini publik. Itu kita melihat real. Nah, ini harus direspons. Institusi politik harus merespons itu, maka reshuffle harus menyasar respons publik itu," kata Boni usai diskusi di Jakarta, Jumat (23/12).

Menurut Boni, Jokowi tak punya alasan mengulur-ulur waktu mengocok ulang komposisi kabinet. Kilahnya, pemerintahan eks Wali Kota Solo ini sudah tidak solid seiring keputusan NasDem tersebut.

"Artinya, bahwa jangan sampai orang melihat ada kepura-puraan, seakan-akan pemerintahan masih solid, ya. Padahal, realitasnya enggak," ucapnya.

"Jadi, bukan eranya lagi munafik karena kita publik tahu ini, kan, era transparansi. Saya kira, Presiden perlu ambil sikap tegas, reshuffle segera dan tidak perlu ada teka-teki [masih] solid atau tidak suatu pemerintahan," imbuhnya.

Kendati demikian, Boni mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi. Namun, opini publik diharapkan menjadi pertimbangan Presiden.

"Reshuffle itu hak prerogatif presiden. Artinya, reshuffle harus dan kapan saja boleh tergantung Presiden menilai, apakah kabinet ini sejalan atau tidak dengan visi Presiden. Tetapi, yang jelas, publik hari ini punya harapan dan juga punya opini," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal untuk melakukan reshuflle. Pernyataan ini sekaligus menyiratkan respons atas hasil survei Charta Politika tentang kinerja kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.