TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP] mengincar dua menteri Partai NasDem di kabinet Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin agar dicopot dari jabatannya.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat meminta Jokowi agar mengevaluasi beberapa menterinya. Alasannya kinerja mereka dalam beberapa tahun terakhir tidak menggembirakan.

Djarot mencontohkan kebijakan impor beras di Kementerian Pertanian.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada Djarot saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat kemarin.

Djarot menyarankan agar dua Menteri Jokowi harus dievaluasi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya agar program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak bermasalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Ali mengatakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi. "Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Ali kepada Tribunnews.com, Sabtu (24/12/2022).

Baca juga: Pengamat Ungkap Kemungkinan Reshuffle Kabinet Jokowi Muncul Imbas NasDem Usung Anies Baswedan

Terkait kabar dua menteri NasDem diisukan bakal dicopot, Ali meresponsnya dengan santai.

"Kalau Kemudian (Menteri) NasDem direshuffle oleh pemerintah saya menganggap mungkin kader NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu Jokowi," ucapnya.

Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.

"Apa masalahnya buat kami? Kan kewenangan copot dan tidak copot Jokowi. Kalau kemudian dia mencopot apa kami harus berani?" ujar dia.