JAKARTA, JITUNEWS.COM- Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Syakur mendesak Presiden Jokowi lebih keras dalam mencegah dan menindak politisasi identitas yang berbau SARA, Intoleran, termasuk Radikalisme.

Syakur mengatakan sikap keras Presiden Jokowi itu perlu dilakukan. Bukan hanya imbauan tapi melalui aturan. Baik berupa Perppu, Kepres, ataupun instruksi presiden (inpres).

Jokowi juga diminta membentuk gugus tugas yang pada intinya memerintahkan kepada kepala daerah, TNI-Polri, terutama Kementerian Dalam Negeri agar aktif dalam memberantas politisasi identitas.

Pemetaan Masjid Cegah Terorisme Tuai Kritikan, MUI: Itu Pendekatan yang Lembut

"Presiden harus keras tanpa pandang bulu kalau soal politisasi identitas. Memerintahkan kepala daerah agar stop politik identitas, SARA, radikalisme dan sejenisnya. Hentikan itu semua karena mengancam keutuhan bangsa Indonesia," ujar Syakur kepada awak media di Jakarta, jumat (23/12/2022).

Ia pun meminta Presiden Jokowi menindak tegas siapa pun kepala daerah yang ikut-ikutan menjadi sutradara politisasi identitas.

"Stop juga melakukan tindakan yang merugikan negara, seperti korupsi, nepotisme, ataupun aksi intoleran di daerah," ungkapnya.

Syakur mengingatkan, menjelang pemilu 2024 kegiatan yang menyangkut intoleransi serta radikalisme itu sangat rawan. Sebab banyak kepentingan akan ikut mencoba masuk dan bermain. Tak terkecuali kelompok ISIS, HTI, dan Khilafah.

Dalam kondisi yang penuh dengan ancaman ini, Habib Syakur mengaku miris karena Partai Politik sekarang justru memerankan sebagai aktor politisasi identitas.

Sehingga kepala daerah yang belum selesai masa jabatannya, cenderung memainkan politisasi identitas untuk dapat dukungan.

"Padahal kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota adalah memimpin Forkompinda yang membawahi kepolisian, kejaksaan, juga kehakiman yang ada di daerah," tandasnya.

"Kalau kepala daerahnya sudah terkontaminasi, lalu independensi aparat di bawah Forkompinda seperti apa? Makanya saya minta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi yang memberi perintah keras!" ungkap Syakur.

Karena itu pula, Syakur meminta Jokowi memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta seluruh kepala daerah agar tegak lurus mengamankan negara dari penyusupan oleh kelompok berbahaya khilafah ISIS HTI.

Kecam Pengeroyokan Ade Armando, Abu Janda: Radikalisme itu Nyata, Bukan Islamophobia!