M Sahlan | Sabtu, 24/12/2022 14:05 WIB

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus

Jakarta, Jurnas.com - Kritik bertubi-tubi yang dikatakan PKS dan Partai Demokrat terhadap Presiden Joko Widodo membuat gerah Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus.

Ia menyesalkan taktik politik PKS dan Demokrat yang dinilai berbasis fitnah dan adu domba, sehingga alam demokrasi Indonesia menjadi tidak sehat.

"Mereka (PKS dan Demokrat, red) sedikit-sedikit melempar fitnah tanpa dasar dan tanpa bukti yang seringkali menyebabkan kegaduhan politik,” ujar Deddy melalui keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (24/12).

Deddy menyebut fitnah dan provokasi telah dilakukan berulang kali oleh para elite Demokrat dan PKS. Mulai dari soal (potensi) kasus hukum Anies Baswedan, jegal menjegal bakal calon Presiden dan Cawapres, tawar menawar kursi kabinet, intervensi KPU dan banyak lagi.

Menurut Deddy, kedua pihak itu dengan mudah melontarkan provokasi dan tangan mereka dengan sembrono menunjuk ke istana hingga Presiden Jokowi.

“Ini tidak sehat, asumsi dibangun atas fitnah dan tidak memikirkan dampaknya bagi kualitas demokrasi dan pemilu,” ungkap Deddy.

Lebih jauh Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan bahwa taktik murahan ini sepertinya menjadi pakem bagi kedua partai politik tersebut untuk mendapatkan simpati publik.

“Dari dulu Demokrat itu suka main drama politik, sinetron murahan. Sementara PKS suka menuduh sembarangan tanpa bukti yang logis dan valid. Jadi sepertinya tuding menuding dan bermain drama murahan memang sudah menjadi menjadi genetika politik dari kedua partai itu,” ujar Deddy.

“Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa istana maupun Presiden melakukan intervensi apapun yang dapat digugat baik secara hukum maupun etika,” kata Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Utara tersebut.

Sebagai contoh, Deddy menjelaskan Insinuasi bahwa Presiden Jokowi memihak bakal calon Presiden manapun dengan penggunaan kekuasan haruslah dibuktikan secara hukum dan etika demokrasi.

Kata Deddy, Sejauh ini Jokowi maupun istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon manapun. Juga tidak pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak atau meng”endorse” calon.

“Bahwa Presiden beberapa kali menyampaikan gimmick atau metafora politik, itu hal yang wajar, menghibur dan harusnya dianggap sebagai intermezo dalam demokrasi."

"Hampir semua pemimpin di negara demokrasi melakukan hal serupa dan tidak ada regulasi atau konstitusi yang dilanggar. Hal itu masih lebih elegan dibanding dengan Anies Baswedan yang kemana-mana dipromosikan sebagai Calon Presiden oleh partai-partai politik pendukungnya,” ujar pria asal Sumatera Utara ini.

“Yang harus diawasi adalah apakah ada penggunaan elemen kekuasaan, anggaran, fasilitas negara yang dipakai untuk mengendorse salah satu bakal calon,” lanjutnya.

Maka itu, Deddy menilai seharusnya Demokrat dan PKS lebih elegan dalam berpolitik, fokus dalam memperbaiki partai mereka dan mempromosikan calon mereka.

“Tudingan-tudingan yang disampaikan kedua partai itu merupakan racun bagi demokrasi. Sebab politik adalah masalah persepsi dan persepsi bagi masyarakat awam cenderung dianggap realita. Janganlah bermain fitnah dan insinuasi, itu dosa dari sisi agama dan politik kotor yang merusak peradaban politik,” ungkap Deddy.

Menurut Deddy, istana dan Jokowi memang harus merespon tudingan dan fitnah tidak berdasar yang dilontarkan di ruang publik. Sebab jika tidak, maka publik akan menganggap semua itu benar belaka.

“Sebaiknya Demokrat dan PKS memperbaiki cara berpolitiknya agar lebih elegan dan positif. Ini era medsos dimana semua orang bisa mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi hingga ke daerah pelosok. Kecurangan dan intervensi pemilu seperti yang terjadi dimasa pemilu 2004 dan 2009 apalagi jaman Orde Baru hampir tidak punya ruang sama sekali,” pungkas Deddy.