GELIAT politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia selama tahun 2022 mendapat perhatian dari prodi Hubungan Internasional (HI), Universitas Nasional, Jakarta. Menjelang tutup tahun 2022, HI Unas menggelar seminar nasional bertajuk Mengkritisi Perjalanan Politik Luar Negeri Indonesia tahun 2022.

Acara dilaksanakan di Aula Blok 1 Lt 4 Universitas Nasional, kemarin, dengan menghadirkan narasumber; Dr. Asep Kamaluddin Nashir S.Ag.,M.Si Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), Dr.Indra Kusumawardhana, S.Hum.,M.Hub.Int dari Koordinator Wilayah (AIHII), Dr. Aos Yuli Firdaus, S.IP., M.Si Wakil Dekan FISIP UNAS, Dr. Irma Indrayani, S.IP.,M.Si Ketua Prodi HI UNAS dan Dr. Hendra Maujana Saragih, S.IP.,M.Si Sekretaris Prodi HI UNAS.

Diskusi diawali paparan Dr. Asep Kamaluddin Nashir yang memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi di dunia yang dapat berdampak pada Indonesia. Antara lain adalah isu pertahanan dari kepemimpinan Indonesia dalam forum G20, AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), konflik Rusia – Ukraina, perkembangan regional Indo-Pasifik serta integrasi Papua. Indonesia tetap konsisten dalam menjaga prinsip politik luar negeri bebas – aktifnya pada isu-isu tersebut.

“Indonesia yang pada dasarnya menganut prinsip politik bebas dan aktif sekiranya sama sekali tidak bergeming di tengah pusaran politik global yang dapat mempengaruhi eksistensi Indonesia” nilai Dr Asep.

Sementara dari Wakil Dekan FISIP UNAS Dr. Aos Yuli Firdaus, S.IP., M.Si. Aos memaparkan perjalanan diplomasi Indonesia pada tahun 2022 yang sangat dinamis. "Indonesia akan terus bekerja dalam berdiplomasi situasi apapun juga. Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi serta bidang lainnya," katanya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Prodi HI UNAS Dr. Irma Indrayani, S.IP.,M.Si menyebutkan permasalahan ekonomi politik internasional bagi Indonesia dapat ditinjau dari ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan). Berbagai macam tantangan bagi Indonesia salah satunya persiapan Indonesia dalam mencapai visinya pada tahun 2045.

“Kekuatan ekonomi politik Indonesia dapat ditopang oleh para pemuda yang akan berkiprah. Tantangan ini seharusnya dapat menjadi fokus pemerintah dalam membangun ekonomi politik Indonesia yang kuat,” harap Dr Irma.

Disisi lain, dalam paparan Sekretaris Prodi HI UNAS Dr. Hendra Maujana Saragih, S.IP.,M.Si mempertanyakan, ketegasan Indonesia pada kebijakan luar negerinya. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan G20 yang dilaksanakan pada bulan November lalu tidak sepenuhnya optimal.

“Indonesia tidak begitu mendapat untung yang sangat besar atas penyelenggaraan tersebut, seharusnya juga dapat terlibat aktif dalam beberapa permasalahan seperti kemerdekaan Palestina serta permasalahan kedaulatan yang bergejolak di kawasan Laut China Selatan”, pungkasnya.

Pada sesi akhir diskusi, Koordinator Wilayah AIHII, Dr.Indra Kusumawardhana, S.Hum.,M.Hub.Int mengungkapkan kekecewaannya dari kalangan para akademisi terkait perubahan kebijakan dari periode pertama Jokowi ke periode keduanya.

“Presiden Jokowi yang pada periode pertamanya sangat menggalakkan kebijakan poros maritim dunia, kok tiba-tiba berubah dengan menghilangkan term maritim dalam kebijakannya. Hal ini membuat kami para akademisi yang fokus pada kebijakan maritim kecewa terkait perubahan tersebut. Sebab sebuah bangsa yang besar merupakan bangsa yang memiliki identitas. Dan Indonesia adalah negara yang merupakan negara maritim yang dapat menjadi identitasnya” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Dekan FISIP UNAS Dr. Aos Yuli Firdaus, S.IP., M.Si berharap kegiatan ini akan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan Universitas Nasional. "Selain itu, hasil dari diskusi diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah di masa yang mendatang.” (OL-13)

Baca Juga: Tertekan Global, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 akan ...