Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju.  “Mungkin [akan melakukan reshuffle],” kata Jokowi, usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Ciawi, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Kepala negara memastikan akan memberikan informasi soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju tersebut kepada masyarakat. “Ya nanti,” ungkapnya.

Ketua DPP PDI-P, Djarot Syaiful Hidayat, menanggapi bahwa untuk urusan reshuffle, pihaknya menyerahkannya kepada Jokowi, termasuk untuk mengevaluasi kinerja seluruh menteri mengingat waktunya menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden.

“Program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” kata Djarot.

Djarot merasa agak prihatin ketika bangsa Indonesia di masa lalu menggembar-gemborkan swasembada beras, namun ternyata mengimpor beras saat harganya naik.

“Harusnya pemerintah intervensi dong. Jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya naik dihajar sama beras impor. Yang sakit petani,” ujarnya.

Oleh karena itu, Djarot menyarankan sebaiknya mencoba membuka data fixed yang sama, baik yang dimiliki BPS, Bulog, Kementan, dan Badan Pangan Nasional.

“Coba buka, satukan. Perlu enggak kita impor? Katanya masih cukup. Yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil dan petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi,” jelasnya.

Djarot meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dievaluasi.

“Semua menteri juga dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya,” ucap dia tegas.

Saat ditanya apakah ada penambahan partai lain yang belum ada di kabinet, Djarot menjawab, itu hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, iabmengajak untuk menghargai dan memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kabinet secara keseluruhan.

“Apakah perlu adanya reshuffle atau tidak, tapi itu pun demi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

45