Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya tidak tinggal diam usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT). KPK menegaskan pihaknya melakukan upaya pencegahan dan pendidikan usai operasi senyap dilakukan.

"Setiap KPK melakukan tindakan tangkap tangan ataupun menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah atau pun sektor tertentu, KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).

Keterangan Ali ini sekaligus menanggapi pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut meminta KPK tak terlalu sering menggelar OTT. Pasalnya, menurut Luhut, OTT membuat negara makin jelek.

Menurut Ali, kinerja lembaga antirasuah tak hanya terfokus kepada penindakan kasus korupsi saja. Lembaga antirasuah juga memberikan edukasi dan pencegahan secara holistik kepada instansi yang pejabatnya ditindak.

"KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatifnya. Di antaranya melalui instrumen monitoring centre for prevention (MCP)," kata Ali.

Ali mengatakan, pihaknya tak pernah luput mengedukasi dan menerapkan pencegahan dengan bantuan stakeholder terkait untuk menutup titik rawan korupsi.

"KPK tidak berhenti pada upaya penindakannya saja, tapi KPK pun melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar modus serupa tak kembali terulang," ujar Ali.

Sementara itu Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal OTT KPK membuat negara jelek adalah hal yang aneh. Seharusnya, upaya KPK dalam memberantas korupsi harus didukung.

"Pernyataan yang aneh. Mestinya aksi berantas korupsi didukung OTT bagus untuk membuat pelaku korupsi jadi takut," kata Mardani Ali, saat dikonfirmasi, Kamis (22/12/2022). 

Dia pun meminta agar Luhut menjelaskan secara detail atas pernyataan tersebut. Jangan sampai, kata Mardani, ucapan Luhut terkesan melemahkan aksi dalam memberantas korupsi. 

"Pak LBP perlu menjelaskan maksudnya. Jangan justru terkesan melemahkan aksi pemberantasan korupsi," tegasnya.