Publik, khususnya kelas menengah intelektual, yakin Polri mampu mengantisipasi potensi ancaman kerawanan nasional akibat konflik horizontal, yang akan meningkat tajam pada tahun politik. Ini terekam dalam hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).

LPI berpendapat, kelas menengah intelektual merupakan faktor determinan. Dalihnya, memiliki kemampuan membaca situasi secara lebih rasional dan objektif.

Secara kumulatif, Polri merupakan institusi di peringkat ketiga yang paling dipercaya publik dari 10 besar kementerian/lembaga negara dalam mengantisipasi potensi ancaman nasional 2023. Dalam interval skala penilaian 0-3 untuk 38 kementerian/lembaga, nilai agregrat Polri mencapai 2,9045, berbeda tipis dengan institusi TNI (2,9050) yang berada di tempat kedua dan BIN (2,9100) di posisi teratas.

LPI membuat empat indikator ancaman, antara lain, stabilitas nasional dan ancaman resesi ekonomi, politik identitas, kekerasan horizontal dan separatisme Papua, serta terorisme dan ancaman ideologi. Untuk indikator kekerasan horizontal, Polri di peringkat pertama dengan nilai 2,93.

Dari indikator tersebut, LPI mengajukan pertanyaan tentang faktor penyebab ancaman tersebut sekaligus ingin mengukur keyakinan responden atas munculnya potensi kekerasan antarpendukung partai dan kandidat pada 2023. Sebanyak 27,5% responden menjawab dipicu faktor politik, lalu faktor sosial 26,25%, ideologi 24%, dan ekonomi 22,25%.

Sementara itu, responden yang yakin potensi kekerasan dilataribelakangi ketegangan antarpendukung partai sebesar 36,75%. Kemudian, sebanyak 31,5% responden berpendapat, ancaman potensi kekerasan juga dipicu intensi antarpendukung kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Berdasarkan hasil survei tersebut, LPI menyimpulkan, 2023 merupakan tahun berat dan gelap karena dihantui tekanan dan potensi ancaman multimatra yang tidak mudah. Latar belakangnya pun bisa berasal dari dalam dan luar negeri.

Survei LPI ini digelar pada 5-16 Desember 2022 dengan melalui Google Form, surel, WhatsApp, Zoom, dan wawancara tatap muka. Responden yang terlibat adalah dosen/pakar, peneliti, anggota LSM/ NGO, aktivis/seniman.