loading...

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) permintaan maaf Belanda atas terjadinya perbudakan, juga harus dibarengi dengan penuntasan pelanggaran HAM masa kolonial. Foto/SINDOnews

Ia pun mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk membicarakan spesifik perbudakan dan pelanggaran HAM yang dulu dilakukan Belanda terhadap warga Indonesia, serta secara serius juga menuntut agar kerajaan Belanda mengakui de facto dan de jure kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

"Permohonan maaf seperti itu tentu diapresiasi, walaupun sudah pernah disampaikan, dan walaupun kini disampaikan secara umum untuk negara-negara koloni Belanda di masa lalu," kata HNW dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (22/12/2022).

"Namun, Pemerintah Indonesia melalui Kemlu perlu menindaklanjuti bagaimana sikap Belanda terkait spesifik Indonesia di masa lalu, baik terkait masalah perbudakan, pelanggaran HAM, lalu tindak lanjut permohonan maaf tersebut, juga pengakuan dejure atas kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia pd 17 Agustus 1945," tambah HNW.

Baca juga: PM Belanda Minta Maaf atas 250 Tahun Perbudakan

Pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan, permohonan maaf ini memang ditujukan secara umum terhadap negara-negara koloni Belanda di masa lalu. Oleh karenanya, perlu dibahas secara spesifik mengenai Indonesia.

"Bagaimana sikap Belanda terkait Indonesia di masa penjajahan Belanda? Ada banyak yang perlu diklarifikasi dan kepentingan Indonesia perlu diperjuangkan," ujarnya.

Baca juga: Belanda Minta Maaf, Nurul Arifin: Harus Kembalikan Juga Aset Bangsa Indonesia

Menurut HNW, sikap Belanda ini bukan kali yang pertama, karena Raja Belanda pada 10 Maret 2020 dan PM Rutte pada 17 Februari 2022 sebelumnya juga telah meminta maaf atas kekerasan ekstrem yang dilakukan militer Belanda pada periode 1945 sampai dengan 1949.

"Lalu, bagaimana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM pada periode sebelum 1945, yakni periode penjajahan, dimana banyak rakyat Indonesia (Nusantara) yang tewas akibat tindak kolonialisme kerajaan Belanda, seperti melalui tanam paksa, kerja rodi dan lain-lain?" tukasnya.