Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memberikan tanggapan pernyataan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang menyebut kalau operasi tangkap tangan (OTT) buruk buat citra negara.

Jamil menilai pernyataan Luhut itu tentu sangat disesalkan, sebab sebagai menteri, Luhut tak sepantasnya menyatakan hal itu.

"Itu mengesankan Luhut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi," kata Jamiludin.

Padahal, lanjut Jamil, salah satu amanat reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kalau OTT sebagai salah satu cara pemberantasan korupsi dinilai bikin buruk citra negara, maka Luhut seolah sudah mengabaikan amanat reformasi.

"Karena itu, Luhut harus mencabut pernyataannya itu. Sebab, pernyataan tersebut mengesankan bukan sosok reformis pemimpin yang tidak reformis tentu tak layak memimpin negeri ini di era reformasi," jelasnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan OTT akan berdampak terhadap citra negara.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.

Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisalah. Kita mau bersih-bersih amat, di surga sajalah kau," ujar Luhut.

Baca Juga: Terancam Gagal Nyapres Jika PKS Lepas, Politisi PDIP Wanti-wanti Anies: Waspadai Prabowo!