Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan MPR RI mendukung berbagai kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Salah satunya adalah dukungan atas kesepakatan garis batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kedua negara.

"Salah satu kesepakatan besar yang patut didukung dan diapresiasi, yakni kerja keras pemerintah Indonesia dan Vietnam yang telah menyelesaikan perundingan garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo usai bertemu Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis siang. sengketa garis batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam sudah dibahas sejak 21 Mei 2010," ujar Bamsoet dari Melbourne, Australia, Jumat (23/12/2022).

"Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982," sambungnya.

-

-

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (22/12) siang. Pertemuan tersebut berunding membahas sengketa garis batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam.

Bamsoet mengatakan pihaknya juga mendukung berbagai kesepakatan dalam penguatan kerja sama antar kedua negara baik secara bilateral, dalam konteks ASEAN, maupun di berbagai forum internasional. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Pimpinan MPR RI, Arsul Sani dan Yandri Susanto usai menerima Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Kamis kemarin.

Lebih lanjut, Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan pertemuan Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani dan Yandri Susanto dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc merupakan pencapaian yang luar biasa. Dalam pertemuan tersebut, mereka berdiskusi mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dengan Vietnam berdasarkan UNCLOS 1982.

Bamsoet menuturkan kedua negara akhirnya bisa saling menghormati kedaulatan satu sama lain, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi kapal penangkap ikan berbendera Vietnam yang beroperasi di kawasan ZEE Indonesia, begitupun sebaliknya.

"Selain mendukung kesepakatan ZEE tersebut, MPR RI juga mendukung komitmen kerjasama perekonomian Indonesia - Vietnam, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pemerintah Indonesia dan Vietnam telah memiliki target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dollar AS pada 2028. Mengingat target perdagangan 10 miliar dollar AS pada 2023 sudah tercapai dan bahkan dilampaui pada tahun 2021 lalu dengan nilai perdagangan mencapai 11,06 miliar dollar AS," jelas Bamsoet.

Ia menerangkan tidak hanya meningkatkan hubungan dari sisi pemerintahan, MPR RI juga mengajak Vietnam untuk melakukan kunjungan intensif antar parlemen dan saling mendukung dalam berbagai forum parlemen regional dan internasional.

Hal ini dilakukan sekaligus untuk mendorong agar kedua negara tetap melanjutkan kerjasama sister cities antara Hanoi dan Ho Chi Minh dengan Bali dan Semarang.

"Selain di bidang sosial, ekonomi, dan politik, kerjasama di sektor olahraga juga bisa dibangun antara Indonesia dengan Vietnam. Salah satunya dari sisi olahraga sepakbola. Tidak dapat dipungkiri, kualitas sepakbola Vietnam berada jauh diatas Indonesia. Terbukti dari peringkat FIFA, Vietnam menduduki peringkat ke-96, sementara Indonesia berada di peringkat ke-151. Tidak ada salahnya jika kita mengambil banyak pelajaran dari Vietnam, tentang bagaimana memajukan sepakbola sebagai sebuah industri, olahraga, dan juga gaya hidup," pungkas Bamsoet.