MerahPutih.com - Menteri Perdagangan dan Bulog diminta jujur terkait apa yang dijadikan dasar di balik keputusan impor beras. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti keukeuhnya pemerintah mengimpor beras, yang sudah direalisasikan sebesar 5.000 ton dari rencana 500 ribu ton, pada Senin lalu.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK, jika pengendalian harga beras dilakukan dengan cara impor itu hal mudah dan instan. Persoalannya, impor beras di tengah produksi petani yang berlebih, itu bukan langkah bijak karena mengganggu penyerapan beras petani.

Baca Juga

PKB Pertanyakan Impor Beras Setelah Diklaim Selalu Surplus

"Kebijakan impor beras merupakan pukulan berat bagi petani karena menekan harga beras petani. Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor," kata Amin dalam keterangannya, Rabu (21/12).

Amin mengatakan, pemerintah wajib mencari strategi yang tepat tanpa harus mengorbankan petani dan kepentingan nasional dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

Menurutnya, kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola beras nasional karena saat ini stok beras justru naik.

"Ini juga mempermalukan pemerintah sendiri karena beberapa waktu lalu mengklaim sudah 3 tahun Indonesia tidak mengimpor beras alias sudah tercapai swasembada tapi klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta," ujarnya.

Baca Juga

Indonesia 3 Tahun Tidak Impor Beras, Jokowi Yakin Segera Swasembada

Anggota DPR dari Dapil Jatim IV itu pun prihatin dengan kisruh data perberasan nasional yang muncul setiap tahun. Pasalnya, harmonisasi data pangan, informasi pangan serta akuntabilitas neraca komoditas pangan tidak pernah diselesaikan.

Keputusan Kemendag untuk impor beras disebutkan karena cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog menipis hingga tersisa 570 ribu ton dari batas minimal yang dianggap aman sebesar 1,2 juta ton.

Impor dilakukan untuk menambah stok CBP. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini terjadi surplus beras sebesar 1,7 juta ton. Produksi beras sepanjang tahun ini mencapai 31,90 juta ton, sedangkan konsumsi nasional 30,20 juta ton. Selain itu, konsumsi beras per kapita trennya juga menurun.

Di sisi lain, data perberasan semestinya semakin bagus dan akurat, pantauan luas tanam dan luas panen pun sudah didukung dengan penggunaan satelit. Artinya, kata Amin, jika alasan impor beras karena kekurangan pasokan, maka kemampuan Bulog mengamankan cadangan beras dengan menyerap produksi petani dipertanyakan.

“Pemerintah seharusnya mencari akar masalah dari merosotnya CBP yang dikelola Bulog. Tren rendahnya serapan Bulog itu sudah terjadi sejak Juli 2022, mengapa tidak diantisipasi pemerintah sejak dini?” tegas Amin.

Amin melanjutkan kalau dirunut akar masalahnya, tingginya harga pembelian pemerintah (HPP) menjadi penyebab merosotnya daya serap Bulog terhadap gabah petani. Namun tingginya HPP gabah, juga tidak benar-benar dinikmati oleh petani.

Di sisi lain, adanya peningkatan biaya produksi akibat faktor eksternal menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan petani semakin tinggi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu kenaikan biaya bahan baku dan biaya pendukung lainnya, selain faktor depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga benih, lahan, dan pupuk.

“Alokasi anggaran untuk ketahanan pangan tahun 2022 ini mencapai Rp 94,1 triliun. Masa iya para menteri dan Menko terkait tidak bisa berkoordinasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan akar masalah ini,” tegas dia. (Pon)

Baca Juga

Gubernur Jateng Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Rencana Impor Beras