Ilustrasi. (KR/dok)

Krjogja.com - JAKARTA - Kepolisian sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan saat libut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Pasalnya, ada sekitar 44,17 juta orang yang diprediksi melaksanakan kegiatan selama libur Nataru.

"Kami harus mempersiapkan agar masyarakat bisa mempersiapkan perjalanannya baik jalur darat, jalur udara, dan juga yang melalui jalur laut semuanya bisa berjalan dengan aman dan baik," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (19/12/2022).

Untuk jalur darat, kata dia, Polri akan melakukan rekayasa seperti penanganan saat libur Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya, dengan memberlakukan contraflow hingga one way apabila lalu lintas dinilai sangat padat.

"Artinya pada saat memang situasi sangat padat khususnya di jalan tol tentu akan kita berlakukan proses rekayasa, mulai dari contraflow sampai dengan one way atau satu arah," jela Listyo.

Listyo menyebut pihaknya akan memutuskan dengan Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga terkait waktu yang tepat untuk memberlakukan contraflow dan one way. Dia juga memastikan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.

"Kita akan memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat baik melalui jalur radio, jalur TV ataupun jalur-jalur informasi yang bisa kita bisa berikan. Sehingga, masyarakat tentunya akan siap dan tidak terganggu dengan proses rekayasa yang kita laksanakan," ujar Listyo.

Sementara itu, dia menyampaikan kendaraan yang mengangkut kebutuhan masyarakat diizinkan beroperasional seperti biasa. Mulai dari, kendaraan yang mengangkut sembako, kebutuhan pupuk ternak hewan, dan BBM.

Adapun kendaraan yang tidak mengangkut kebutuhan masyarakat akan diberlakukan pengaturan. Hal ini untuk menghindari kemacetan lalu lintas saat libur Nataru.

"Paling tidak ada 2 hari yang tentunya waktu operasional kita atur menjelang libur natal dan tanggal 30 dan tanggal 1 juga kita atur waktunya terkait dengan masalah pengaturan perjalanan yang dikecualikan," pungkas Listyo.(*)