KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan setiap partai atau tokoh politik boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024 mendatang.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, membeberkan bahwa sosialisasi bisa dilakukan, dengan catatan tidak ada ajakan memilih.

Termasuk juga, menggunakan atribusi sebagai calon peserta pemilu dari partai tertentu.

"Yang dilarang itu ajakan, misalkan pilih partai kami namanya partai apa, Nomor berapa, nah itu belum boleh," papar Hasyim, Kamis (22/12).

Hasyim mengaku KPU sudah melakukan pertemuan dengan Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menyepakati adanya sosialisasi tersebut pada Senin (19/12).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Laporkan Idham Holik ke DKPP

Intinya, kata Hasyim, hasil kesepakatan dari penyelenggara pemilu ialah partai boleh melakukan sosialisasi dini sebelum masa kampanye resmi dibuka pada November 2023 mendatang.

Namun, sosialisasi itu dibatasi hanya pada nama partai, lambang, nomor urut, dan visi misi.

Sementara, larangan berlaku bagi seseorang yang telah mengenalkan dirinya sebagai caleg atau capres dari partai tertentu.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada penetapan calon tertentu untuk Pemilu dan Pilpres 2024.

"Nah kalau ada orang, statusnya jadi calon, lalu pasang fotonya dan namanya dengan background tanda gambar partai dengan menyebut saya calon DPR apa gitu, dari partai ini, itu belum boleh," tegas Hasyim.

Hasyim menegaskan KPU hanya memberikan izin kepada ketua umum dan sekjen partai di tingkat pusat, atau ketua dan sekretaris di tingkat daerah menampilkan foto diri disertai logo partai.

"Supaya publik tahu bahwa beliau adalah pimpinan parpol yang akan menandatangani dokumen pencalonan, yang akan didaftarkan kepada KPU," tandasnya. (Ykb/OL-09)